Connect with us

Politik

Bapemperda DPRD SBT Konsultasi Dua Ranperda ke Kemenkumham

Published

on

BULA,DM.COM,-Dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pembentukan dinas pemadam kebakaran dan badan pendapatan daerah di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) kini mulai menemui titik terang.

Ini setelah Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan konsultasi dengan Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia.

Dalam rapat konsultasi di Kemenkumham yang digelar pada Rabu, 21 Juni 2023 itu, tim Bapemperda DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur yang ketuai Fathur Kwairumaratu (anggota DPRD dari PPP) diterima bagian Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI.

Selain Fathur sejumlah anggota Bapemperda DPRD SBT juga ikut dalam kunjungan konsultasi itu. Mereka antara lain, Rudi Rumodar (anggota DPRD dari PDI-P), Husin Rumadan (anggota DPRD dari PKS), M. Umar Gasam (anggota DPRD dari Gerindra), Ismail Rumbalifar (anggota DPRD dari Golkar) serta didampingi Plt Sekwan, Mahathir Oei.

Sebelumnya, Pemkab SBT berencana untuk membentuk dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat di daerah berjuluk “Ita Wotu Nusa” itu. Kedua OPD baru yang siap dibentuk itu yakni Dinas Pemadaman Kebakaran (Damkar) dan Badan Pendapatan.

Damkar sendiri saat ini menjadi salah satu bagian di dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten SBT. Meski ada di Dinas satpol-PP namun, keberadaan Damkar sendiri sejauh ini kurang berperan dalam beberapa insiden bencana kebakaran khususnya yang terjadi di Kota Bula. Penyebabnya, minim fasilitas dan anggaran.

Olehnya itu, dengan dibentuknya Dinas Damkar diharapkan bisa membantu tugas pemerintah Daerah dalam melayani masyarakat terutama saat kebakaran.

Sementara Dinas Pendapatan yang dipisahkan dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) diharapkan bisa memperkuat pendapatan untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu diungkapkan Kabag Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Daerah (Setda) SBT, Abu Saleh Salampessy belum lama ini. Ia menjelaskan, Dinas Dankar itu dibentuk karena kebutuhan masyarakat akan eksistensinya, apalagi lanjut dia musibah kebakaran yang setiap waktu melanda masyarakat di kabupaten penghasil minyak bumi itu hingga menelan korban jiwa.

“Tidak ada alasan, Damkar harus dibentuk OPD sendiri. Kemudian kita pisahkan Dinas Pendapatan dari BPAD untuk menggenjot pendapatan asli daerah, karena selama ini ketika Pendapatan digabung dengan BPAD itu kurang maksimal,”ungkap Salampessy. (DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *