Connect with us

Hukum

Diduga Korupsi DD, Warga Desak Jaksa Periksa Pj Kades Rumadurun

Published

on

BULA,DM.COM,-Pengelolaan dana Desa (DD) di Negeri Administratif Rumadurun, Kecamatan Wakate, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) diduga terjadi tindak pidana korupsi.

Ini setelah ada dua program kerja tahun 2023 yang ditetapkan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) belum diselesaikan. Seperti bantuan pembangunan rumah tidak layak huni dan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Kedua program ini dibiayai DD tahun anggaran 2023 dengan total nilai sebesar Rp 206 juta. Bantuan rumah tidak layak huni dialokasikan 12 unit. Sementara rehabilitasi rumah tidak layak huni diplot sebanyak 40 unit.

Anggarannya diduga sudah habis terpakai namun, dua program tersebut belum diselesaikan. Karena itu, pada Jumat pekan lalu sekelompok pemuda mengatasnamakan Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) melakukan aksi demontrasi didepan Kejaksaan Tinggi Maluku di Ambon.

Mereka meminta, korps Adhyaksa memeriksa Penjabat (Pj) kepala desa (Kades) Rumadurun, Ahmad Salabi Rumakway yang dianggap paling bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana dimaksud.

“Aksi kemarin kita minta agar Kejaksaan Tinggi Maluku desak Kejaksaan Negeri di Kabupaten Seram Bagian Timur agar segera membuat panggilan kepada penjabat kepala desa adminstratif Rumadurun untuk diproses dalam dugaan penggelapan dana desa di tahun anggaran 2022/2023,”ujar koordinator aksi , Farid Rumadaul kepada DINAMIKAMALUKU.COM via seluler, Selasa (10/6/2024).

Ia menjelaskan, selain dugaan penggelapan anggaran, program bantuan rumah tidak layak huni dan rehabilitasi rumah tidak layak huni
tidak ditetapkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa. Hanya dilaksanakan berdasarkan keinginan sepihak pemerintah desa.

“Sesuai data yang katong (kita) temukan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diusulkan oleh masyarakat,”katanya.

Tokoh pemuda Rumadurun ini menyebut, bantuan 12 unit rumah tidak layak huni diberikan dalam dua tahap. Tahap pertama, sebanyak 6 unit dan tahap kedua 6 unit.

Selain itu, alokasi anggarannya dikelola bendahara dan penjabat kades. Dengan rincian, anggaran 6 unit dikelola bendahara. Sementara 6 unit lainnya dikelola oleh penjabat kepala desa.

“6 unit rumah ditahap dua tahun 2023 dikelola mantan bendahara. Dengan rincian 1 unit rumah baru berdiri setengah, 3 rumah baru pondasi dan  2 rumah belum ada apa-apa. Sedangkan 6 unit tahap tiga dikelola oleh penjabat kades bahannya sudah disalurkan ke masing-masing penerima tapi belum dibangun”, katanya.

Ia menduga, tidak hanya dua program tersebut yang bermasalah. Ada program lain yang dialokasikan ditahun yang sama dan sebelumnya juga mengalami hal serupa. Meski begitu, ia tidak bisa merinci program apa saja yang sudah dialokasikan tapi tidak bisa diselesaikan.

Alasannya, program kerja yang ditetapkan pemerintah Negeri tidak melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa. Contohnya seperti pembangunan satu unit Mandi Cuci Kakus (MCK) yang menelan anggaran Rp.52 juta dan pengadaan satu buah longboat untuk kelompok pemuda.

“Satu unit MCK itu tidak diusulkan masyarakat tapi desa yang punya kebijakan. Ditambah speed (longboat) yang katanya milik pemuda tapi dipakai sebagai milik pribadi,”ujar Farid.

Ia menyayangkan, sikap pemerintah Negeri Administratif Rumadurun karena tidak transparan dalam mengelola dana desa maupun alokasi dana desa. Padahal ketentuannya, undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengamanatkan anggaran tersebut harus dikelola dengan transparansi dan melibatkan masyarakat.

“Selama ini pemerintah negeri sendiri tidak pernah membuat infografis tentang dana desa maupun alokasi dana desa. Dari tahun ke tahun, kita perlu tahu bahwa ketentuan itu sudah diatur dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang harus dilakukan dengan tranparansi,”beber dia.

Sementara itu, penjabat kades Rumadurun Ahmad Salabi Rumakway yang dikonfirmasi DINAMIKA MALUKU.COM via seluler pada Selasa, (11/6/24) pagi belum memberikan jawaban. Meski beberapa kali terdengar panggilan masuk tapi yang bersangkutan tidak menjawab hingga berita ini dipublikasikan. (DM-05)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *