Connect with us

Mostbet Casino: актуальные зеркала на сегодня, регистрация, вход, скачать - 905

Evaluasi Kemendagri, Kota Ambon Masih Rendah, Ini Kata Pj Walikota

Published

on

AMBON,DM.COM,- Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dari 11 kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, Kota Ambon memiliki skor terendah.

“Pemerintah Kota Ambon terus diberikan apresiasi oleh Pempus maupun Pemprov dengan berbagai penghargaan. Namun disisi lain terkait dengan administrasi atau laporan-laporan Pemkot Ambon masih lambat. Padahal ini dilakukan pada masing-masing OPD untuk melakukan penginputan, dan itu merupakan kelemahan yang harus diperbaiki”ujar Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena dalam apel bersama ASN Lingkup Pemkot di Pattimura Park, Senin (22/1/2024).

Pj Walikota mengaku, pihaknya baru saja mendapat SK dari Mendagri terkait dengan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk Kota Ambon hampir terendah lagi se-Provinsi Maluku.

“Jadi bisa dikatakan kita ada di indeks atau skor terendah. Sebenernya ini cuman tinggal bagaimana masing-masing OPD terkait melapor atau menginput sistem apa yang sudah kita lakukan tetapi karena mungkin ada yg tidak menginput sehingga skor kita sangat rendah, kita kalah dari kabupaten kota lain,”terangnya.

“Bukan soal kalah atau tidak namun jika kenyataan Pemkot Ambon rendah tidak apa-apa, tapi kalau itu terjadi hanya karena kelalaian dalam penginputan oleh masing-masing OPD maka sebenarnya hal tersebut tidak boleh terjadi,”sambungnya.

Mestinya, ingat dia, sudah tahu setiap tahun apa yang harus dilaporkan, dan itu adalah hal rutin yang harus kita kerjakan bukan hal yang baru. “Jadi ini adalah hal rutin yang harus dilakukan masing-masing OPD, setiap tahun kita harus buat apa terkait dengan laporan-laporan untuk pemerintah pusat, saya berharap ini menjadi perhatian kita semua,”ungkapnya

Pemerintah Kota Ambon tidak mampu dalam penyelenggaraan pemerintahan, tapi karena tidak serius dalam memenuhi kewajiban.

“Persoalannya bukan di pemerintah kota tidak mampu bukan tapi karena kita tidak serius, tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan input pada masing-masing sistem yang sudah tersedia, ini menjadi perhatian kita,”cetusnya. (DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *