Sampaikan Aspirasi ke Pempus, Ini Persoalan Infrastruktur yang Disikapi

AMBON,DM.COM,- Komisi III DPRD provinsi Maluku menggelar rapat koordinasi penyampaian aspirasi ke pempus dengan mitra BPJN, BWS, BPPW BP2P, BP2JK serta Dinas PU dan Disperindag Maluku berlangsung di Ruang komisi III Rabu (10/1/2024).

Rapat koordinasi ini dipimpin Ketua komisi III Richard Rahakbauw didampingi Wakil ketua Saodah Tethol, Ayu H Hasanusi, anggota Anos Yermias, dan Fauzan Alkatiri

Anggota komisi III Anos Yermias menyampaikan terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan melalui dana Inpres khusus untuk BPJN Maluku, begitu juga pembangunan yang dilakukan oleh BPPW, BWS serta Dinas PU Maluku.

Sementara itu Ayu H Hasanusi mengatakan soal jalan dari Kawanua ke Teluti untuk segera di tangani begitu juga penyampaian data pembangunan jalan untuk di sampaikan ke kementrian PUPR, begitu juga usulan pembangunan pasar baru di wilayah kota Ambon.

Wakil Ketua Komisi III Saodah Tethol menjelaskan terkait dengan pembangunan talud penahanan pantai, di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara ,banyak yang mengalami abrasi pantai yang cukup tinggi, untuk menangani ini tidak bisa menggunakan dana desa tetapi lewat dana kementerian PUPR melalui BWS Maluku.

Begitu juga Pamsimas di Maluku tenggara banyak yang mengalami kegagalan, pelaksanaan Pamsimas berupa air bersih di Bumi Larvul Ngabal itu tidak ada yang beres.

“Stop dengan Pamsimas, ada pekerjaan yang tidak selesai hanya mengambil air yang sumber air sesaat, ketika musim kemarau air habis,”ujar Saodah dalam rapat penyampaian aspirasi di ruang rapat Komisi III DPRD Maluku, rabu (10/01/2024).

Atas dasar itu, Saoda mengklaim seluruh program air bersih Pamsimas di Kei Gagal. “Seluruh air bersih Pamsimas di kei tidak ada yang beres, di kei Pamsimas gagal,”cetusnya.

Hal serupa juga disampaikan Anggota Komisi III Fauzan Alkatiri. Menurutnya terdapat 5 titik program Pamsimas di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang rusak.

Namun sayangnya wakil rakyat dari Bumi Ita Wotu Nusa itu tidak menjelaskan secara detail kelima titik program Pamsimas yang dinilainya rusak.”ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Donni Perwakilan dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku menjelaskan program Pamsimas dilakukan berbagai tahapan mulai dari verifikasi bersama Pemerintah Daerah setempat, survei lokasi langsung dengan masyarakat, termasuk sosialisasi.

Bahkan program yang sudah selesai dikerjakan, kata Doni diserahkan kepada masyarakat untuk mengelola secara langsung.

Selain itu khusus untuk usulan Dana Inpres mewakili BPJN Maluku Rido Bagian perencanaan menjelaskan untuk input Inpres pihak BPJN melakukan pendampingan provinsi Maluku 13 usulan.

Ditambahkan untuk Inpres jalan daerah pihak balai sementara melakukan verifikasi setelah verifikasi ada beberapa hal yang terkendala ijin pinjam pakai kawasan hutan sebagian bermasalah.Kalau dari detail desain sudah membaik.”ucapnya.(DM-01)