Pelatta Minta Dinkes Anggarkan Pembayaran Insentif Nakes

AMBON,DM.COM,-Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, meminta Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, untuk menganggarkan Rp 1, 6 miliar rupiah untuk pembayaran insentif Covid-19 bagi tenaga kesehatan yang melayani pasien Covid-19 di RS Lantamal, Balai Perikanan dan LPMP.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Hengky Ricardo Pelatta mengatakan, Dinas Kesehatan Maluku, harus mencari solusi terkait dengan pembayaran hak-hak tenaga kesehatan yang telah melayani di pasien Covid-19 di ketiga rumah sakit tersebut.

Salah satu solusi yang harus diambil Dinas Kesehatan Provinsi Maluku guna menyelesaikan persoalan nakes ialah dengan menganggarkan dalam APBD tahun 2023 sebab dari penjelasan pihak RS Lantamal sebagai rumah sakit pengampu ternyata mengalami banyak kendala.

“Tadi dari penjelasan pihak Lantamal ternyata ini sudah dikembalikan ke Pusat dan mereka tidak dapat membayarkan karena kalau dipaksakan justru akan menggangu operasional rumah sakit maka harus dianggarkan dalam APBD agar nakes memperoleh hak-hak mereka,” tegas Pelatta, Jumat (18/11/2022)

Menurut politisi Partai Hanura itu, Dinas tidak perlu menganggarkan Rp 3,2 miliar melainkan hanya seperdua dari jumlah anggaran tersebut yang menjadi hak tenaga kesehatan sedangkan Rp 1,6 miliar sisanya menjadi urusan Dinas Kesehatan untuk melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah pusat.

“Kita tidak punya kepentingan dengan 1,6 miliar yang menjadi hak pemerintah tapi Rp 1,6 yang jadi hak tenaga kesehatan, urusan sisa itu urusan dinas,” ujar Pelatta.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya ini menegaskan, mayoritas pimpinan dan anggota komisi IV masuk dalam badan anggaran maka pihaknya akan memastikan 1.6 miliar diakomodir tetapi Dinas harus mengambil inisiatif untuk memasukkan kedalam Dokumen KUA-PPAS APBD tahun 2023 yang sementara diproses.(DM-02)