DPRD Maluku : Pertanian Harus Dibangun dari Hulu ke Hilir

AMBON,DM.COM,-Komisi II DPRD Provinsi Maluku, menggelar rapat dengan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah, Kamis (13/8/2026).

Rapat digelar terkait hasil pertemuan komisi II DPRD Provinsi Maluku dengan Dinas Pertanian Provinsi Maluku, terkait penyampaian aspirasi Komisi II di Kementerian Pertanian di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Pimpinan OPD yang diundang menghadiri rapat yakni, Kadis PUPR Provinsi Maluku, Kadis Pertanian Provinsi Maluku, Kepala Perum Bulog Wilayah Maluku, Kepala Balai Besar Perkebunan Provinsi Maluku, Kepala Balai Wilayah Sungai IX Maluku, Kepala Balai Wilayah Karantina IX Maluku, dan Kepala Balai Perakitan dan Moderenisasi Pertanian IX Maluku.

Salah satu anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias mengatakan, pembangunan pertanian Maluku tidak boleh lagi berjalan sendiri-sendiri.

“Kita harus membangun satu mata rantai yang jelas, air, irigasi, lahan, benih, pupuk, produksi, pasca panen, penyerapan, pasar dan ekspor,”kata Yeremias.

Untuk itu, kepada Kepada Dinas PUPR dan Balai Sungai, dirinya mempertanyakan SID Irigasi, pembangunan fisik irigasi, irigasi perpompaan dan perpipaan, termasuk berapa luas lahan yang benar-benar sudah mendapatkan manfaat.

“Jangan sampai SID selesai dibuat, tetapi pembangunan fisiknya tidak pernah dilanjutkan dan air tidak pernah sampai ke lahan petani,”ingatnya.

Tak hanya itu, kepada Dinas Pertanian, dirinua meminta agar keberhasilan program optimasi lahan dan cetak sawah tidak hanya dihitung berdasarkan jumlah hektare.
Harus dilihat berapa yang sudah ditanami, berapa kali musim tanam, berapa produksinya, dan apakah pendapatan petani meningkat.

“Kepada Balai Perkebunan, saya mendorong agar pengembangan pala, kakao dan kelapa tidak berhenti pada pembagian benih.
Kita harus memastikan benih ditanam, dipelihara dan menghasilkan,”tandasnya.

Lebih jauh lagi, pala, kakao dan kelapa Maluku jangan selamanya keluar hanya sebagai bahan mentah.”Hilirisasi harus mulai kita dorong agar nilai tambah ekonominya tinggal di Maluku,”harapnya

Kepada BULOG, Yeremias mengapresiasi peningkatan pengadaan gabah.
Namun peningkatan produksi harus diikuti dengan kepastian penyerapan dan pasar.

“Jangan sampai pemerintah berhasil meningkatkan produksi, tetapi ketika panen raya petani kesulitan menjual hasilnya dan harga justru jatuh,”terangnya.

Kepada Balai Karantina, Yeremias juga menyoroti potensi ekspor Maluku. Dari angka ekspor yang besar, perlu memastikan berapa yang benar-benar berasal dari produk masyarakat Maluku dan berapa nilai tambah yang tinggal serta dinikmati di Maluku.

“Program mendorong UMKM menuju ekspor juga harus diukur dari hasil nyata: berapa UMKM Maluku yang benar-benar berhasil menjadi eksportir,”jelasnya.

Sementara kepada Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian, dirinya meminta agar teknologi pertanian benar-benar disesuaikan dengan karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan, termasuk teknologi hemat air, mekanisasi, peningkatan produktivitas dan teknologi pascapanen.

“Bagi beta, karena hampir seluruh mata rantai pembangunan pertanian hadir dalam satu forum, maka sudah waktunya kita membangun,”pungkasnya.(DM-01)