Harta Gubernur Naik Signifikan, APIM Desak DPRD Maluku Gunakan Hak Angket

AMBON,DM.COM,-Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dilaporkan naik signifikan selama kepemimpinanya kurang lebih satu tahun dari Rp 2,7 miliar menjadi Rp 17 miliar.

Akibatnya, sejumlah pemuda dan mahasiswa mengatasnamakan diri, Aliansi Pemuda Intelektual Maluku (APIM), mendatangi DPRD Provinsi Maluku, Kamis (24/9/2026). Kehadiran mereka mendesak DPRD Provinsi Maluku menggunakan fungsi dan kewenanganya menggunakan hak Angket.

“DPRD Maluku harus melakukan fungsi pengawasan dengan menggunakan fungsi hak angket atau interpelasi. Sebab, LHKPN Gubernur naik tidak wajar,”harap mereka.

Hak angket DPRD adalah hak istimewa yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Desakan mereka juga terpampang di pamflet yang dinawakan pendemo bertuliskan, transparansi ke publik merupakan kejelasan untuk rakyat, kawal transparansi LHKPN, dorong hak angket DPRD Maluku.

Sebab, menurut mereka, kekayaan orang pertama di daerah ini, naik signifikan menjadi Rp 17 miliar, mesti diketahui publik asal kekayaanya.”Harus dijelaskan kenaikan LHKPN naik signifikan itu apa saja. Apakah dari dugaan korupsi atau harta yang diperoleh dengan wajar.Kami selaku masyarakat ingin mengetahui itu,”teriak salah satu orator.

• Namun, kesal mereka, sedianya Gubernur Maluku dan kroni-kroninya, justeru mengancam salah satu media yang memberitakan LHKPN Gubernur yang naik signifikan.”Mestinya mereka menggunakan hak jawab menjelaskan kenapa LHKPN naik signifikan. Tapi jangan mengancam,”tegas mereka.
• Mereka juga menyoroti, anggota DPRD Provinsi Maluku, Saodah Tethol, yang ‘pasang badan’ bela Gubernur soal LHKN. Bahkan, pendemo mengaku, Saodah mengancam mempolisikan pendemo. “Kedatangan kami ingin berdebat dengan ibu Saodah. Kami menyoroti LHKPN Pak Hendrik Lewerissa sebagai Gubernur Maluku, bukan Ketua DPD Gerindra Maluku,. Kita tidak fitnah. Ini data LHKPN. Kami juga ingin buka-bukaan dan tantang terkait harta kekayaanya, “teriak mereka.
• Sekda Maluku, Sadali Ie juga disoroti soal pengakuanya terkait penginputan LHKPN Gubernur tergesa-gesa, sehingga harta kekayaan Gubernur terkesan naik signifikan.”Kami mengetahui jelas. Kami punya data. Kami tidak asal bunyi,”bebernya.
• Setelah melakukan aksi kurang lebih setengah jam di teras Kantor DPRD Provinsi Maluku, para pendemo diajak berdialog dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Fauzan Renwarin, anggota DPRD Provinsi Maluku, Rovik Afifudin, Wahid Laitupa, dan sejumlah anggota DPRD Provinsi Maluku lainya di ruang rapat Komisi I DPRD Provinsi Maluku.
• Anggota DPRD Provinsi Maluku, Rovik Affifudin mengatakan, sebagai penyelenggara negara Gubernur Maluku laporkan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Nah, kalau KPK nilai tidak wajar khan KPK yang audit,”tegasnya.
• Dia juga mengaku, permintaan hak angket atau interpelasi tidak mudah. “Kita juga tidak serta merta langsung memanggil Gubernur. Begitu juga pak Sekda. Jadi memang tidak mudah,”ingatnya.
• Anggota DPRD Provinsi Maluku, Wahid Laitupa mengaku, aspirasi pendemo akan disampaikan ke pimpinan untuk direspon.”Jadi memang tanggungjawab ada KPK. Tapi kita berharap pimpinan dapat meresponya dengan baik. Soal ibu Saidah nanti pimpinan dewan menyikapinya. Kita khan baru dapat informasi. Intinya kita merespon tuntutan adik-adik,”jelasnya.
• Renwarin mengatakan, ketidakhadiran Saodah setelah dikonformasi tidak bisa hadir karena sebagai Ketua Panitia Laskar Gerindra.”Jadi soal menuju ke hak angket lewat interpelasi. Jadi segala keputusan dilakukan bersama pimpinan dewan. Tapi kita tetap menerima aspirasi dan sampaikan kepada ketua dan para wakil ketua DPRD Provinsi Maluku,”ingatnya.
• Namun, penjelasan Afifudin dibantah oleh pendemo, sehingga terjadi perdebatan. Akibatnya, aparat Kepolisian menenangkan para pendemo yang sempat memukul meja. (DM-04)