Connect with us

Pemkot Ambon

Buka Latsar CPNS Gelombang III, Walikota Ambon : Tingkatkan Kualitas !!

Published

on

AMBON,DM.COM-Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, terus meningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) melalui pendidikan dan pelatihan.

Ini dilakukan untuk pembentukan karakter, integritas, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, saat membuka Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan III Gelombang 36–39 dan Golongan II Gelombang 15 dan 16 lingkup Pemkot Ambon, Rabu (11/11/2026), bertempat di Hall BPSDM Provinsi Maluku.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa keikutsertaan CPNS dalam Latsar bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif untuk diangkat menjadi PNS, melainkan menjadi tahapan penting untuk membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku sebagai aparatur pemerintah.

“Latsar ini bukan untuk sekadar administrasi. Yang kita inginkan adalah mesti terjadi perubahan perilaku, sikap, bahkan cara pandang saudara-saudara sekalian sebelum nantinya menjadi PNS,”pungkas Walikota.(DM-01)

Wali Kota menjelaskan, Pemkot Ambon telah mengikutsertakan sebanyak 928 CPNS dalam Pelatihan Dasar sebagai bagian dari kebijakan pengembangan kompetensi ASN. Upaya tersebut dilakukan agar peningkatan kapasitas aparatur dapat berlangsung secara berkelanjutan dan sesuai kebutuhan organisasi pemerintahan.

Wali Kota juga memberikan tiga penekanan utama kepada seluruh peserta, yakni kedisiplinan dan ketahanan mental, pelaksanaan aktualisasi yang berdampak nyata bagi organisasi, serta internalisasi nilai dasar ASN BerAKHLAK.

Terkait kedisiplinan, dirinya menegaskan bahwa Pemkot Ambon membutuhkan aparatur yang memiliki tanggung jawab dan mampu menyesuaikan diri dengan tata kelola pemerintahan.

“Pemerintah kota hari ini tidak tolerir dengan ASN yang malas, tidak tolerir dengan ASN yang tidak disiplin, apalagi melanggar aturan,” tandas Wali Kota.

Selain itu, peserta diminta menyusun aktualisasi berdasarkan persoalan nyata di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, rancangan aktualisasi tidak boleh berhenti sebagai pemenuhan tugas pelatihan, tetapi harus menghasilkan gagasan atau inovasi yang dapat membantu pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kinerja organisasi.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *