Politik
Kepala Daerah Berebut Pimpin Parpol, Walikota Ambon Justeru Tolak Tawaran Sejumlah Parpol
AMBON,DM.COM,-Sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah di Provinsi Maluku, saat ini menakhodai dan tengah berebut memimpin sejumlah partai politik (parpol) papan atas hingga parpol gurem. Sebagian dari mereka ingin membesarkan parpol, namun sebagian hanya ingin tumpangan “naik kelas” setelah tidak lagi memimpin didaerahnya.
Namun, kebanyakan para kepala daerah dan wakil kepala daerah memimpin parpol itu setelah figur yang diincar menolak tawaran dari para petinggi parpol ditingkat pusat. Mereka adalah, Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath. Vanath saat ini Ketua DPD Partai NasDem Provinsi Maluku, Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ricky Jauwerissa. Jauwerissa kini menjabat Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Maluku. Terakhir, Bupati Maluku Tenggara (Malra), Thaher Hanubun daftar merebut kursi Partai Demokrat Provinsi Maluku.
Namun, ada satu kepala daerah justeru menolak tawaran sejumlah elit memimpin parpol ditingkat provinsi dan di daerah kekuasaanya. Lantas, siapa kepala daerah yang menolak tawaran pimpin parpol di tingkat provinsi. Dia adalah, Walikota Ambon, Bodewin Melkias Wattimena. Orang pertama di kota Ambon justeru menolak tawaran Partai NasDem, PSI, dan Golkar.
Usai diketahui Wattimena menolak ajakan Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, ternyata mantan Pj Walikota Ambon itu juga mendapat tawaran dari PSI. Bahkan, ketika itu mantan Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni, ingin bertemu langsung dengan Wattimena agar menjabat Ketua DPW PSI Provinsi Maluku.
“Namun, Walikota Ambon justeru menolak tawaran DPP NasDem dan DPP PSI,”kata sumber DINAMIKAMALUKU.COM, Rabu (18/11/2026).
Akibatnya, lanjut dia, DPP NaDem dan DPP PSI tidak mau kehilangan muka, Parpol papan atas dan gurem ini terpaksa memilih Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath dan Bupati KKT, Ricky Jauwerissa.”Jadi memang mereka menakhodai NasDem dan PSI itu bukan karena incaran mereka. Setelah Walikota menolak secara tegas, pilihannya jatuh kepada Vanath dan Jauwerissa,”bebernya.
Tak hanya itu, selain NasDem dan PSI, Wattimena ketika berpasangan dengan Ely Toisuta yang diusung PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, PSI, NasDem, dan PKS di Pilwakot Ambon 2024 lalu, mendapat tawaran pimpin Partai Golkar Kota Ambon.
“Pak Walikota justeru menolak. Walikota justeru menyarankan memlih Ely Toisita, menjabat Ketua DPD Partai Golkar Kota Ambon. Masak ada Wakil Walikota dari Golkar tidak diusulkan jabat Ketua DPD Golkar,”terangnya.
Walikota, katanya, tidak mau memimpin parpol, karena tidak bersinggungan dengan parpol lain. Apalagi, kepala daerah sebagai pembina parpol yang harus mengayomi dan menjembatangi semua kepentingan.”Itu pertimbangan utamanya. Buktinya, semua parpol mensruh respek kepada Walikota Ambon,”iingatnya.
Berbeda dengan Wagub Maluku, Bupati KKT, dan Walikota Ambon, Bupati Maluku Tenggara (Malra) Thaher Hanubun, justeru bersaing dengan kader utama Partai Demokrat Maluku, Halimun Saulatu merebut kursi DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku.
Ini setelah orang pertama di Malra itu resmi mendaftar mengincar dan berebut simpati serta restu DPP Partai Demokrat dan DPC Partai Demokrat Kabupaten dan Kota agar memilihnya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku.
Terpisah, salah salah satu pengamat politik, Herman Siamiloy menilai, para kepala daerah dan wakil kepala daerah memimpin parpol merupakan hal yang wajar, karena jabatan yang melekat adalah jabatan politik.
“Namun, perlu dicermati bahwa fenomena parpol mengincar Walikota untuk memimpin di level provinsi karena ada prospek politik magnet elektoral pada pesta demokrasi kedepan,”kata Siamiloy, ketika dihubungi DINAMIKAMALUKU.COM, Rabu (18/11/2026).
Apalagi, ingat dia, posisi Walikota memimpin di pusat ibukota provinsi Maluku, sehingga memudahkan konsolidasi partai, menjadi incaran dewan pimpinan pusat parpol menakhodai partai.
“Tapi, kalau kepala daerah yang memimpin di kabupaten ingin pimpin parpol dilevel provinsi, tentu mengganggu konsolidasi partai. Tentu tidak maksimal dan tidak efektif. Sebab, Bupati tidak fokus pimpin partai karena harus membagikan waktunya bolak balik untuk memimpin pemerintahan. Apalagi, pemilu DPR RI dan Presiden 2029 semakin dekat,”ingatnya.
Tidak hanya itu, dia menilai, berbagai kebijakan dan inovasi Walikota Ambon, banyak mendapat apresiasi dan pujian dari masyarakat dan semua kalangan di Kota Ambon dan Provinsi Maluku, menjadi perhatian dan stensi khusus DPP Parpol.
“Saya kira masyarakat tinggal menilai, mana kepala daerah yang berprestasi dan tidak berprestasi. Nah, kalau tidak berprestasi didaerahnya jangan lagi bersaing untuk pimpin Parpol, apalagi ingin mencalonkan diri merebut kursi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku,”pungkasnya.(DM-04)