Connect with us

Politik

Amankan Perbatasan Indonesia-Australia, Pempus Diminta Perbaiki TDTR di KKT

Published

on

SAUMLAKI, Cornelis Belay, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) meminta perhatian Pemerintah pusat (Pempus) untuk memperbaiki tugu Titik Dasar dan Titik Referensi (TDTR) di daerah tersebut, yang merupakan tanda perbatasan wilayah Negara Indonesia dan Negara Australia.

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 33 tahun 2016, Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah ditetapkan sebagai wilayah perbatasan Australia-Indonesia. Untuk itu, Pemerintah Pusat telah  membangun 9 tugu Pilar TDTR di daerah berjuluk Bumi Duan Lolat tersebut sebagai tanda batas wilayah negara.

“5 TDTR dibangun di kacamatan Selaru, 2 di Asertubun kecamatan Tanimbar Selatan, 1 di desa Kilmasa kecamatan Kormomolin dan 1 TDTR di desa Lamdesar Timur kecamatan Tanimbar Utara (Larat), ungkap Belay, Jumat 2/12/2022.

Ke-9 TDTR memang telah dibangun Pemerintah Pusat, tetapi ukurannya 20 cm tinggi dan 20 cm lebar. Dari jarak jauh atau dari udara, tugu perbatasan wilayah Indonesia itu tidak terlihat sama sekali.

“Ini berpotenai membahayakan pengamanan aluisista NKRI, terutama pada saat Inpex, Ltd mengelola Migas Blok Masela nantinya,”ingatnya.

Karena itu, dirinya minta Pemerintah Pusat agar membangun tugu Pilar TDTR dengan ukuran minimal 1 meter tinggi dan 1 meter lebar. Selain agar bisa dilihat dari atas udara maupun dari jarak jauh, tetapi Tugu TDTR tersebut dapat dikelola sebagai destinasi pariwisata.

“Bila tidak dibangun seperti itu, dikuatirkan akan sangat membahayakan pengamanan wilayah perbatasan NKRI, seperti halnya konflik terkini masalah pulau pasir di Provinsi Nusa Tenggara Timur antara Indonesia-Australia. Atau masalah Sipadan dan ligitan di Kalimantan antara Indonesia-Malaysia, yang oleh Keputusan Mahkamah Internasional tahun 2022 ditetapkan sebagai milik Malaysia.(Ais Labobar)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *