AMBON,DM.COM,-Ditengah keterbatasan anggaran karena efesiensi dan pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat sehingga menganggu fiskal daerah, justeru tidak mematahkan semangat Ikram Umasugi dan Sudarmo, sebagai Bupati dan Wakil Buru, bergerak cepat dengan visi Kabupaten Buru yang “Berbudaya, Sejahtera dan Religius” rajin membantu dan menyapa warga di Bumi Bupolo.

Padahal, sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah lain di sejumlah kabupaten dan kota, mereka terkesan diam “duduk manis dibelakang meja” dan takut bergerak membantu dan menyapa warganya karena keterbatasan anggaran yang mencekik.

Bagi Ikram dan Sudarmo yang pernah menjabat anggota DPRD Provinsi Maluku beberapa periode, justeru dengan keterbasan anggaran membuat mereka tertantang agar lebih dekat dengan warganya.

Buktinya, meski dilantik tidak bersamaan dengan Bupati dan Walikota lainya, di medio Februasi 2025, politisi senior PKB dan PKS ini usai dilantik medio Mei 2025 lalu, langsung berlari memacu pembangunan dan pelayanan publik di daerah penghasil minyak kayu putih dan emas itu.

Selain, marathon memberikan bantuan kepada warga setempat, Ikram dan Sudarmo, mendatangi warga yang mendiami sejumlah wilayah yabg sulit dijangkau untuk berdialog dan menyerap aspirasi masyarakat di pedalaman.

Buktinya, kepemimpinan Ikram-Sudarmo yang diakronim IKHLAS saat Pilkada Buru, setidaknya prll tidak diuji saat anggaran melimpah, melainkan saat alokasi fiskal berada di titik terendah.

Ini setelah ditengah efisiensi dan pemangkasan transfer fiskal pusat, Bupati Buru, Ikram Umasugi, memilih hadir langsung menyapa warga pedalaman di Dataran Danau Rana.

Kehadiran ini bukan sekadar retorika politik, melainkan upaya needs assessment secara langsung untuk mengidentifikasi gap kebutuhan mendasar masyarakat adat dan pedalaman.

Memahami realitas lapangan, mendengarkan determinasi masalah lokal, dan merumuskan skala prioritas berbasis kebutuhan riil adalah kunci tata kelola pemerintahan yang responsif.

Keterbatasan APBD bukan alasan untuk mengabaikan hak-hak warga pedalaman. Karena keadilan sosial hanya bisa terwujud jika sentuhan kebijakan mampu menembus batas geografis terisolasi.(DM-04)