Connect with us

Hukum

Dicopot, Pj Bupati Malteng : Kita Tunggu Jawaban dari KASN & Mendagri

Published

on

AMBON,DM.COM,-Penjabat Bupati Maluku Tengah (Malteng), DR Muhamat Marasabessy, SP, ST, M.Tech telah mengajukan Keberatan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), terkait Gubernur Maluku, mencopot dirinya, dari Kadis PUPR Provinsi Maluku.

Menurut Pj Bupati Malteng, pencopotan dirinya tidak sesuai aturan main, karena tidak ada pelanggaran berat yang dibuatnya selaku ASN.

“Kecuali pencopotan itu ada pelanggaran berat. Makanya tidak pas. Tapi, tentu sebagai bawahan kita hormati. Tapi, apapun putusan kita harus hormati,”kata Pj Bupati Malteng, kepada awak media, Senin (21/8/2023).

Untuk itu, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada KASN dan Mendagri memutuskan, apakah pencopotan dirinya sesuai mekanisme atau tidak.”Itu ada jawabannya. Jadi kita tunggu jawaban dari KASN dan Mendagri,”tegasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, DR Muhamat Marasabessy, SP, ST, M.Tech, akhirnya menyurati Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), terkait pencopotan dirinya dari Kadis PUPR Provinsi Maluku yang dilakukan oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail. Penjabat Bupati Maluku Tengah ini, juga meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membatalkan Surat Keputusan (SK) pencopotan dirinya.

Pasalnya, pencopotan Marasabessy akrab disapa MM, tidak sesuai aturan main, karena belum pernah diperiksa tim Penegak Disiplin ASN terkait dugaan Nomor Induk Pegawai (NIP) sebelum dijatuhi sanksi.

Demikian surat MM yang ditujukan kepada Ketua KASN perihal pengaduan atas tindakan penyalahgunaan kekuasaan Gubernur Maluku, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tertanggal 12 Agustus 2023 sebagaimana diterima DINAMIKAMALUKU.COM, Jumat (18/8/2023).

“Bahwa melalui surat ini saya mengadukan atau melaporkan atas tindakan Gubernur Maluku, dengan ditetapkan dan diterbitkan SK Gubernur Maluku, 576 Tahun 2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin dari jabatan pimpinan tinggi pratama MM, 3 Agustus 2023, tanpa melalui prosedur dan mekanisme sesuai ketentuan manajemen ASN,”kata MM.

Diketahui, 22 April 2020 lalu, Gubernur Maluku, telah melantik dan mengangkat dirinya sebagai Kadis PUPR Provinsi Maluku, esalon II.a, berdasarkan SK Gubernur Maluku, sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan tinggi pratama Nomor 203 Tahun 2020 pada 22 April 2020.

DR r Maluku, telah melantik dan mengangkat dirinya sebagai Kadis PUPR Provinsi Maluku, esalon II.a, berdasarkan SK Gubernur Maluku, sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan tinggi pratama Nomor 203 Tahun 2020 pada 22 April 2020 lalu.

Selanjutnya, ingat MM, berdasarkan surat usulan pergantian Pj Bupati Malteng, Nomor 100. 14/2030, 7 Agustus 2023, menyatakan melalui poin ke empat bahwa tim Penegak Disiplin ASN Provinsi Maluku, telah memeriksa dirinya dalam dugaan melakukan pelanggaran penggunaan NIP palsu sejak yang bersangkutan menduduki Kadis PUPR Provinsi Maluku, adalah keliru.

“Selama ini, saya tidak pernah diperiksa tim Penegak Disiplin ASN Provinsi Maluku, serta dipanggil untuk dilakukan pembinaan kepegawaian oleh Gubernur maupun Sekda Maluku mengenai isi surat salinan dari Badan Kepegawaian Negara tentang penetapan NIP atas nama Muhamat Marasabessy,”kesalnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pj Gubernur, Bupati dan Walikota, dijelaskan bahwa ASN yang diangkat sebagai Pj Bupati dan Walikota, jabatan tinggi pratama, kecuali, apabila a, menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri berdasarkan kinerja Pj Bupati. b, ditetapkan sebagai tersangka perkara pidana. c, memasuki batas usia pensiun. d, menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang. e, mengundurkan diri. f, tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian atau pejabat yang berwenang dan atau. g, meninggal dunia.

“Bahwa sebagai ASN, saya tidak dapat atau menerima begitu saja SK yang diterbitkan Gubernur Maluku, sebagai atasan saya, yang tidak memenuhi aspek keabsahan tindakan pemerintahan baik wewenang, prosedur, subtansi maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, “tegasnya.

MM kemudian mempertanyakan secara hukum keabsahan keputusan Gubernur Maluku, Nomor 576 Tahun 2023 tentang penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan pimpinan tinggi pratama kepadanya, 3 Agustus 2023 lalu.

Selanjutnya, ingat MM, berdasarkan surat usulan pergantian Pj Bupati Malteng, Nomor 100. 14/2030, 7 Agustus 2023, menyatakan melalui poin ke empat bahwa tim Penegak Disiplin ASN Provinsi Maluku, telah memeriksa dirinya dalam dugaan melakukan pelanggaran penggunaan NIP palsu sejak yang bersangkutan menduduki Kadis PUPR Provinsi Maluku, adalah keliru.

“Selama ini, saya tidak pernah diperiksa tim Penegak Disiplin ASN Provinsi Maluku, serta dipanggil untuk dilakukan pembinaan kepegawaian oleh Gubernur maupun Sekda Maluku mengenai isi surat salinan dari Badan Kepegawaian Negara tentang penetapan NIP atas nama Muhamat Marasabessy,”kesalnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pj Gubernur, Bupati dan Walikota, dijelaskan bahwa ASN yang diangkat sebagai Pj Bupati dan Walikota, jabatan tinggi pratama, kecuali, apabila a, menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri berdasarkan kinerja Pj Bupati. b, ditetapkan sebagai tersangka perkara pidana. c, memasuki batas usia pensiun. d, menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang. e, mengundurkan diri. f, tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian atau pejabat yang berwenang dan atau. g, meninggal dunia.

“Bahwa sebagai ASN, saya tidak dapat atau menerima begitu saja SK yang diterbitkan Gubernur Maluku, sebagai atasan saya, yang tidak memenuhi aspek keabsahan tindakan pemerintahan baik wewenang, prosedur, subtansi maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, “tegasnya.

MM kemudian mempertanyakan secara hukum keabsahan keputusan Gubernur Maluku, Nomor 576 Tahun 2023 tentang penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan pimpinan tinggi pratama kepadanya, 3 Agustus 2023 lalu.

“Karena selama ini, saya tidak pernah dipanggil untuk diperiksa oleh tim penegakan disiplin ASN Pemprov Maluku, sebagaimana konsiderans menimbang sebagaimana huruf b SK Gubernur Maluku Nomor 576 Tahun 2023 tentang penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari tugas pejabat tinggi pratama kepadanya,”sebutnya.

Mestinya, ingat mantan Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku itu, sebelum penjatuhan hukuman disiplin harus ada pemeriksaan terhadap terperiksa selaku orang yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus dibuat berita acara pemeriksaan.

“Sehingga berdasarkan konsiderans menimbang huruf b sebagaimana disebutkan diatas tidak pernah dilakukan, sehingga keputusan itu cacat yuridis, dalam hal ini tidak memenuhi aspek prosedur maupun subtansi juga asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai aspek keabsahan tindakan pemerintahan. Saya diperlakukan sangat tidak adil oleh atasan saya dalam hal ini Gubernur Maluku,”tandasnya.

Tak hanya disitu, dia juga menilai, apa yang dilakukan Gubernur Maluku, menjadi citra buruk dan mencederai kebijakan pengangkatan Pj Kepala Daerah dalam mengisi kekosongan jabatan kepala daerah pada, masa transisi menuju Pilkada serentak 2024 mendatang, yang akan sarat dengan kepentingan politik.

DR Muhamat Marasabessy, SP, ST, M.Tech, akhirnya menyurati Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), terkait pencopotan dirinya dari Kadis PUPR Provinsi Maluku yang dilakukan oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail. Penjabat Bupati Maluku Tengah ini, juga meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membatalkan Surat Keputusan (SK) pencopotan dirinya.

Pasalnya, pencopotan Marasabessy akrab disapa MM, tidak sesuai aturan main, karena belum pernah diperiksa tim Penegak Disiplin ASN terkait dugaan Nomor Induk Pegawai (NIP) sebelum dijatuhi sanksi.

Demikian surat MM yang ditujukan kepada Ketua KASN perihal pengaduan atas tindakan penyalahgunaan kekuasaan Gubernur Maluku, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tertanggal 12 Agustus 2023 sebagaimana diterima DINAMIKAMALUKU.COM, Jumat (18/8/2023).

“Bahwa melalui surat ini saya mengadukan atau melaporkan atas tindakan Gubernur Maluku, dengan ditetapkan dan diterbitkan SK Gubernur Maluku, 576 Tahun 2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin dari jabatan pimpinan tinggi pratama MM, 3 Agustus 2023, tanpa melalui prosedur dan mekanisme sesuai ketentuan manajemen ASN,”kata MM.

Diketahui, 22 April 2020 lalu, Gubernur Maluku, telah melantik dan mengangkat dirinya sebagai Kadis PUPR Provinsi Maluku, esalon II.a, berdasarkan SK Gubernur Maluku, sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan tinggi pratama Nomor 203 Tahun 2020 pada 22 April 2020.

“Bahwa sesuai SK Mendagri Nomor 231.81.5271 Tahun 2022, pada 8 September 2022, Bapak Mendagri mengangkat Penjabat Bupati Malteng pada posisi jabatan struktural Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku dan dilantik Gubernur Maluku di lantai 7 Kantor Gubernur Maluku,”terangnya.

Selanjutnya, ingat MM, berdasarkan surat usulan pergantian Pj Bupati Malteng, Nomor 100. 14/2030, 7 Agustus 2023, menyatakan melalui poin ke empat bahwa tim Penegak Disiplin ASN Provinsi Maluku, telah memeriksa dirinya dalam dugaan melakukan pelanggaran penggunaan NIP palsu sejak yang bersangkutan menduduki Kadis PUPR Provinsi Maluku, adalah keliru.

“Selama ini, saya tidak pernah diperiksa tim Penegak Disiplin ASN Provinsi Maluku, serta dipanggil untuk dilakukan pembinaan kepegawaian oleh Gubernur maupun Sekda Maluku mengenai isi surat salinan dari Badan Kepegawaian Negara tentang penetapan NIP atas nama Muhamat Marasabessy,”kesalnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pj Gubernur, Bupati dan Walikota, dijelaskan bahwa ASN yang diangkat sebagai Pj Bupati dan Walikota, jabatan tinggi pratama, kecuali, apabila a, menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri berdasarkan kinerja Pj Bupati. b, ditetapkan sebagai tersangka perkara pidana. c, memasuki batas usia pensiun. d, menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang. e, mengundurkan diri. f, tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian atau pejabat yang berwenang dan atau. g, meninggal dunia.

“Bahwa sebagai ASN, saya tidak dapat atau menerima begitu saja SK yang diterbitkan Gubernur Maluku, sebagai atasan saya, yang tidak memenuhi aspek keabsahan tindakan pemerintahan baik wewenang, prosedur, subtansi maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, “tegasnya.

MM kemudian mempertanyakan secara hukum keabsahan keputusan Gubernur Maluku, Nomor 576 Tahun 2023 tentang penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan pimpinan tinggi pratama kepadanya, 3 Agustus 2023 lalu.

“Karena selama ini, saya tidak pernah dipanggil untuk diperiksa oleh tim penegakan disiplin ASN Pemprov Maluku, sebagaimana konsiderans menimbang sebagaimana huruf b SK Gubernur Maluku Nomor 576 Tahun 2023 tentang penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari tugas pejabat tinggi pratama kepadanya,”sebutnya.

Mestinya, ingat mantan Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku itu, sebelum penjatuhan hukuman disiplin harus ada pemeriksaan terhadap terperiksa selaku orang yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus dibuat berita acara pemeriksaan.

“Sehingga berdasarkan konsiderans menimbang huruf b sebagaimana disebutkan diatas tidak pernah dilakukan, sehingga keputusan itu cacat yuridis, dalam hal ini tidak memenuhi aspek prosedur maupun subtansi juga asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai aspek keabsahan tindakan pemerintahan. Saya diperlakukan sangat tidak adil oleh atasan saya dalam hal ini Gubernur Maluku,”tandasnya.

Tak hanya disitu, dia juga menilai, apa yang dilakukan Gubernur Maluku, menjadi citra buruk dan mencederai kebijakan pengangkatan Pj Kepala Daerah dalam mengisi kekosongan jabatan kepala daerah pada, masa transisi menuju Pilkada serentak 2024 mendatang, yang akan sarat dengan kepentingan politik.

“Apabila Pj Bupati dan Walikota, yang berasal dari jabatan Pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemda Provinsi se- Indonesia akan melakukan tindakan yang sama jika tidak melaksanakan dan sejalan dengan kepentingan politik pribadi Gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian,”ujar mantan pejabat di Kementerian PUPR itu.

Untuk itu, harap Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Pattimura itu, memohon kepada Mendagri agar membatalkan dan mencabut SK Gubernur Maluku, Nomor 576 Tahun 2023 tentang pemberhentian dari jabatan pimpinan tinggi pratama.

Surat yang ditujukan kepada Ketua KASN itu tembusanya kepada Menkopolhukam, Menpan RB, Mendagri, Badan Intelejen Negara, Kepala Staf Kepresidenan, dan Kepala BKN.

Sekedar diketahui, Pj Bupati Malteng selain dicopot dari jabatannya sebagai Kadis PUPR Provinsi Maluku, juga tidak diusulkan sebagai Pj Bupati Malteng. Masa tugas Marasabessy, sebagai Pj Bupati Malteng, berakhir medio September 2023 mendatang. (DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *