Connect with us

Hukum

Fakta Sidang, Saksi Akui PF Tak Terlibat SPPD Fiktif, Ketua Majelis Hakim Tipikor : Buyar Semua !!

Published

on

AMBON,DM.COM,-Tudingan selama ini yang dialamatkan kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) Periode 2017-2022, Petrus Fatlolon, terlibat tindak pidana korupsi, kembali dimentahkan dalam fakta persidangan dugaan tindak pidana korupsi di Pemkab KKT.

Sebelumnya, PF sapaan akrab Fatlolon, diapresiasi Ketua Majelis Hakim Tipikor Ambon, kalau tidak terlibat di tindak pidana korupsi SPPD fiktif di BPKAD KKT. Kali ini, dugaan tindak pidana korupsi SPPD fiktif tahun anggaran 2020 di Setda KKT, 10 saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di pengadulan Tipikor Ambon, Kamis (28/3/2024) mengaku, PF tidak terlibat dalam skandal dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Para saksi bersaksi untuk para terdakwa masing-masing, mantan Sekda KKT, Ruben Moriolkosu dan Bendahara Setda KKT, Petrus Masela. Pengakuan para saksi ketika ditanya, Ketua Majelis Hakim Tipikor, Rahmat Selang, terkait keterlibatan Fatlolon di dugaan Tipikor SPPD fiktif.”Apakah Bupati terlibat perintah langsung atau tanda tangan di SPPD fiktif atau tidak,”tanya Selang.

“Bupati tidak terlibat. Yang terlibat tandatangan SPPD adalah, PPTK, Bendahara, dan Sekda. Kami tidak tahu keterlibatan Bupati dalam bentuk perintah. Bupati juga tidak tahu uang keluar. Jadi sampai di Sekda saja. Jadi tidak ada SPM atau perintah tertulis yang ditandatangani Bupati,”kata para saksi merupakan mantan pejabat dan pejabat terkait di Pemkab KKT.

Padahal, ingat Selang, dalam dakwaan JPU maupun kesaksian sejumlah saksi dalam persidangan sebelumnya, menyebut keterlibatan Fatlolon akrab disapa PF.”Orang bicara Bupati. Makanya kita kejar-kejar Bupati. Tapi ternyata buyar semua. Ternyata uang pribadi. Kita butuh bukti di persidangan. Kalian(Moriolkosi dan Masela) bilang perintah Bupati. Tapi dua saksi ini bilang perintah Bupati pakai uang pribadi,”tegas Selang kepada terdakwa Moriolkosu, Masela, dan para saksi.

Selang menegaskan, jika Bupati perintah pakai uang negara , maka Jaksa bisa kejar, namun kalau pakai uang pribadi urusanya jadi lain. “Makanya Bupati pada persidangan sebelumnya menyangkal terus. Makanya, kami tahu dari kalian berdua, Bupati perintah dari uang pribadi,”andas Selang.

Tak hanya itu, dalam persidangan terungkap kalau sejumlah pejabat ke Provinsi Bali, bukan hanya menghadiri pernikahan PF, namun ada agenda kegiatan di provinsi tersebut.”Nah, kami tahu perjalanan dinas di Bali kebetulan anaknya kawin disana. Ternyata ada kegiatan dinas juga di Bali,”terangnya.

Dalam persidangan para saksi mengaku, tidak melakukan perjalanan dinas di dalam daerah maupun diluar daerah, namun nama dan tandatangan mereka di catut Bendahara Setda KKT dalam bentuk pertangungjawaban. Begitu juga pertangungjawaban perjalanan dinas mereka tidak tahu menahu. Bahkan sejumlah uang yang disebutkan JPU dalam dakwaan mereka mengaku tidak pernah menerima sejumlah uang dan melakukan perjalanan dinas.(DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *