Connect with us

Politik

LBH Ansor Maluku : Lawan Politisasi Agama, Awasi Pemilu 2024

Published

on

AMBON,DM.COM,-Pemilu legislatif dan Presiden digelar 14 Februari 2024 mendatang. Menuju “pesta” demokrasi nasional itu tentu banyak dinamika politik yang terjadi.

Semua pihak, setidaknya diharapkan memberikan pendidikan politik yang baik agar proses demokrasi berjalan sesuai aturan main dan lancar serta damai. Namun, ada pihak tertentu sengaja memanfaatkan sarana dan prasarana peribadatan untuk melakukan politisasi Agama.

Karenanya, semua pihak diminta mengawal proses demokrasi itu agar berjalan sesuai aturan main dan tidak menggunakan rumah Ibadah sebagai tempat kampanye atau politisasi agama, seperti pemilu sebelumnya.

Untuk itu, Ketua LBH Ansor Maluku, Al Walid Muhammad, mengungkapkan, penggunaan tempat ibadah sebagai tempat kampanye adalah suatau hal yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan khusunya UU Nomo 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

Hal ini, kata Al Walid, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 280 ayat (1) huruf h dengan ancaman pidana yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000(dua puluh empat juta rupiah).

“Selain hal tersebut penggunaan isu agama sebagai materi kampanye dapat berdampak pada disintegrasi segenap anak bangsa dan hal tersebut merupakan ancaman yang nyata keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia,” ujar Al Walid, dalam rilis yang diterima BeritaKota Ambon, Selasa, (3/10/2023).

“Untuk menjawab tantangan tersebut dan ikut serta dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia maka LBH Ansor Maluku akan berpartisipasi dalam rangka Pengawasan Pemilu 2024 termasuk melaporkan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten dan Kota jika ditemukan aksi atau tindakan politasasi agama disetiap tahapan pemilu,” terangnya.(DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *