MENGAPA MALUKU BELUM MUDAH MENAMBAH TRAYEK KAPAL PERINTIS ?MASYARAKAT PERLU MEMAHAMI PERSOALANNYA SECARA UTUH

𝓐𝓷𝓸𝓼 𝓨𝓮𝓻𝓮𝓶𝓲𝓪𝓼, 𝓐𝓷𝓰𝓰𝓸𝓽𝓪 𝓓𝓹𝓻𝓭 𝓟𝓻𝓸𝓿𝓲𝓷𝓼𝓲 𝓜𝓪𝓵𝓾𝓴𝓾

Basudara samua yang beta kasihi,
Belakangan ini beta menerima berbagai pertanyaan dan harapan dari masyarakat di pulau-pulau terkait pelayanan Kapal Perintis.

Ada yang meminta kapalnya lebih sering masuk. Ada yang meminta pelabuhan tertentu disinggahi. Ada juga yang berharap dibuka trayek baru karena sampai sekarang masih ada beberapa pulau yang membutuhkan pelayanan transportasi laut yang lebih baik.

Semua harapan itu sangat wajar. Sebagai orang yang berasal dan hidup di daerah kepulauan, beta sangat memahami bahwa kapal bagi masyarakat Maluku bukan sekadar alat transportasi.

Tetapi ada beberapa hal yang perlu katong pahami bersama.

PERTAMA, MALUKU MEMILIKI WILAYAH YANG SANGAT LUAS DAN TERDIRI DARI BANYAK PULAU.

Jarak antarpulau tidak pendek.
Ada pelabuhan yang harus ditempuh berjam-jam bahkan berhari-hari.

Karena itu, karakter pelayanan transportasi laut di Maluku tentu berbeda dengan daerah kontinental yang sebagian besar wilayahnya dapat dihubungkan melalui jalan darat.

Di Maluku, laut adalah jalan raya katong.

KEDUA, SAAT INI TERDAPAT 4 PANGKALAN KAPAL PERINTIS DENGAN 18 TRAYEK PELAYANAN.

Empat pangkalan tersebut adalah:

Ambon, Tual, Dobo dan Saumlaki.

Dari empat pangkalan inilah jaringan pelayanan Kapal Perintis dilaksanakan melalui 18 trayek untuk menjangkau berbagai pulau dan pelabuhan di Maluku.

Secara sederhana, setiap trayek membutuhkan kapal yang menjalankan penugasan sesuai rute dan jadwal pelayarannya.

KETIGA, MENAMBAH TRAYEK TIDAK CUKUP HANYA DENGAN MENAMBAHKAN NAMA PELABUHAN.

Kadang-kadang katong berpikir:

“Kenapa seng tambah trayek baru saja?”

Atau:

“Kenapa kapal itu seng singgah di pulau katong?”

Pertanyaan itu wajar.

Tetapi membuka trayek baru berarti harus memperhitungkan ketersediaan armada kapal.

Kalau jumlah kapal tetap sementara trayek dan pelabuhan singgah terus ditambah, kapal yang sama harus menempuh perjalanan semakin panjang.

Akibatnya waktu satu voyage atau satu perjalanan menjadi lebih lama.

Kalau sebelumnya kapal bisa kembali ke suatu pulau dalam waktu tertentu, dengan penambahan terlalu banyak pelabuhan singgah tanpa tambahan kapal, waktu tunggu masyarakat bisa menjadi semakin panjang.

Jadi jangan sampai katong berhasil menambah banyak titik pelayanan, tetapi frekuensi kapal justru semakin berkurang.

KEEMPAT, TAMBAH KAPAL BERARTI TAMBAH ANGGARAN.

Mengoperasikan satu Kapal Perintis membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Bukan hanya bahan bakar.

Ada biaya awak kapal, operasional, pemeliharaan, perawatan mesin, docking, aspek keselamatan, kebutuhan pelabuhan dan berbagai komponen lainnya agar kapal tetap laik dan aman melayani masyarakat.

Karena pelayanan Kapal Perintis merupakan pelayanan ke wilayah yang secara komersial belum tentu menguntungkan, maka kehadiran negara melalui dukungan anggaran menjadi sangat penting.

Inilah hakikat pelayanan perintis.

Negara hadir bukan semata-mata menghitung untung dan rugi, tetapi untuk memastikan masyarakat di pulau-pulau tetap memiliki akses transportasi.

KELIMA, KATONG JUGA HARUS MEMAHAMI KONDISI ANGGARAN NEGARA.

Saat ini pemerintah melakukan berbagai kebijakan efisiensi anggaran.

Kementerian Perhubungan juga mempunyai kemampuan anggaran yang harus dibagi untuk berbagai kebutuhan transportasi di seluruh Indonesia.

Karena itu, menambah trayek dan kapal baru tentu membutuhkan dukungan fiskal yang memadai.

Namun menurut beta, efisiensi tetap harus memperhatikan karakteristik wilayah.

Efisiensi di wilayah kontinental tidak selalu dapat diperlakukan sama dengan wilayah kepulauan.

Bagi masyarakat pulau, ketika pelayanan kapal dikurangi, dampaknya bisa langsung dirasakan terhadap mobilitas masyarakat, harga kebutuhan pokok, hasil produksi masyarakat, pendidikan, kesehatan dan aktivitas ekonomi.

KEENAM, KENAPA KATONG HARUS MEMPERJUANGKAN APBN 2027 ?

Inilah momentum yang menurut beta penting.

Katong berharap dalam proses penyusunan dan pembahasan APBN Tahun Anggaran 2027, kebutuhan pelayanan transportasi laut perintis untuk Maluku mendapatkan perhatian lebih besar dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan.

Yang perlu diperjuangkan bukan hanya penambahan trayek.

Pertama-tama, 18 trayek yang sudah ada harus dimaksimalkan pelayanan dan frekuensinya.

Kemudian perlu dievaluasi pulau-pulau mana yang sampai sekarang masih belum terlayani secara memadai, berapa kebutuhan masyarakatnya, bagaimana jarak dan akses transportasinya, serta apakah dibutuhkan penyesuaian trayek atau pembukaan trayek baru.

Kalau berdasarkan evaluasi memang dibutuhkan trayek baru, maka katong juga harus memperjuangkan tambahan armada dan tambahan dukungan anggaran.

Karena itu perjuangannya harus menjadi satu kesatuan:

TAMBAH TRAYEK + TAMBAH KAPAL + TAMBAH FREKUENSI + TAMBAH DUKUNGAN ANGGARAN.

Selain itu, trayek yang sudah ada juga perlu terus dievaluasi agar rutenya benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak sekadar ada di atas kertas.

Yang katong inginkan bukan hanya kapal datang, tetapi kapal datang dengan jadwal yang lebih pasti, frekuensi yang memadai, aman, dan mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat.

Basudara samua,

Persoalan transportasi laut Maluku memang tidak dapat diselesaikan dalam satu malam.

Tetapi katong juga tidak boleh berhenti memperjuangkannya.

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD, anggota DPR dan DPD RI asal Maluku serta seluruh pemangku kepentingan harus bersama-sama membawa kebutuhan transportasi laut Maluku kepada Pemerintah Pusat.

Data kebutuhan setiap pulau juga harus disiapkan dengan baik sehingga perjuangan penambahan trayek dan armada mempunyai argumentasi yang kuat.

Maluku adalah Provinsi Kepulauan.

Karena itu pendekatan pembangunan transportasinya juga harus menggunakan perspektif kepulauan.

Bagi masyarakat di Pulau Jawa, jalan raya mungkin menjadi penghubung utama antardaerah.

Tetapi bagi katong di Maluku, LAUT ADALAH JALAN RAYA dan KAPAL ADALAH ANGKUTAN UTAMA yang menghubungkan pulau dengan pulau.

Kapal Perintis menghubungkan masyarakat dengan pasar, sekolah, rumah sakit, pusat pemerintahan dan pusat-pusat ekonomi.

Itulah sebabnya beta berharap APBN 2027 dapat memberikan ruang anggaran yang lebih besar bagi pelayanan Kapal Perintis di Maluku.

Efisiensi anggaran memang penting.

Tetapi efisiensi jangan sampai membuat masyarakat di pulau-pulau semakin terisolasi.

Karena pada akhirnya, perjuangan menambah Kapal Perintis bukan sekadar perjuangan mendapatkan sebuah kapal.

Ini adalah perjuangan menghadirkan negara sampai ke pulau-pulau terluar, terpencil dan terdepan di Maluku.

Maluku adalah Provinsi Kepulauan.
Keadilan pembangunan harus berarti pula keadilan konektivitas antarpulau.(**)