Parlemen
Pangkas Anggaran, PDIP : Dukung Program Prabowo-Gibran

AMBON,DM.COM,-Kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, memangkas anggaran ratusan trilyun untuk membiayai sejumlah program prioritas saat janji kampanye pemilihan Presiden (Pilpres), mempengaruhi berbagai sektor, sehingga meresahkan sejumlah kalangan di Provinsi Maluku.
Namun, partai politik yang tidak mengusung Prabowo-Gibran, di Pilpres 2024, justeru mengajak masyarakat mendukung orang pertama dan kedua di negara ini.
Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku, Benhur Watubun, misalnya angkat suara terkait kebijakan Prabowo-Gibran. Betapa tidak Ketua DPRD Provinsi Maluku ini mengajak masyarakat Maluku untuk mendukung kebijakan Prabowo-Gibran.
Ajakan Watubun tersebut karena dukungan rakyat Maluku, terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Gibran mencapai sukses besar 60 persen dukungan.
Kondisi dukungan mayoritas suara dari masyarakat Maluku ini, jika dalam situasi sulit apapun terkait dengan dekrit menyangkut penghematan anggaran secara nasional tujuannya adalah baik.
“Tujuan yang baik sekalipun kita masi mereka-reka ini diperuntukkan untuk apa? Tapi paling tidak bisa mencegah orang untuk memanfaatkan dana secara liar dan berbahaya untuk kepentingan seremonial semata,”kata Benhur George Watubun, sebagaimana keterangan tertulis yang diterima DINAMIKAMALUKU.COM, Selasa (11/2/2025).
Dia mengingatkan masyarakat kalau kebijakan pemotongan anggaran yang bertujuan untuk sebuah penghematan sebaiknya didukung penuh.
“Jadi kalau saya lihat kebijakan ini sangat tepat, dan apabila masyarakat mencebir atau mengkomplent bahwa kebijakan ini sangat tidak tepat yah itu urusan masyarakat karena masyarakat memilih Prabowo, jadi saya minta masyarakat mendukung kebijakan presiden Prabowo karena anda memilih Prabowo kan begitu. Jadi anda jangan menyalahkan Prabowo Sudara sudah kasi kedaulatan kepada Prabowo saudara harus dukung keputusan yang sudah dikeluarkan, bagi saya itu, tapi saya tidak memilih kan mayoritas rakyat memilih’ kita kan hanya 16 persen tapi itulah komitmen keunggulan bagi kita walaupun 16 persen secara nasional tapi kan kebijakan saudara-saudara mulai rasakan dan kita kan happy saja,”ujar Watubun.
Watubun seolah menyindir terkait ada suara sumbang yang mengeluh tentang adanya efesiensi. Sebab bagi Watubun beri kesempatan bagi Prabowo benahi negara ini sesuai visi dan kebijakannya.
Jangan ketika efesiensi langsung mengeluh.
Kenapa harus mengeluh, dia kan diberi kepercayaan mayoritas, jadi sebagian besar orang yang memilih itu baiknya jangan mengeluh.
Sebab motivasi memilih karena percaya. Jadi silakan saja ikuti dan taati kebijakan pemerintahannya.
“Jangan mengeluh sebab beliau lahir jadi pemimpin dan sebagian besar orang yang mengeluh itu, termasuk kebijakan gas 3 kilo gram dan lainnya,”ingatnya.
Kendati begitu Watubun mengajak masyarakat untuk mendukung dengan tujuan-tujuan yang baik untuk kemaslahatan rakyat.
Keputusan pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Dalam aturan itu, Presiden Prabowo menargetkan total penghematan anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah. (DM-04)
