Connect with us

Politik

Pemilu 2024 : Penyelenggara Taat Aturan, Melahirkan Pemilu Bermartabat di Bumi Kalwedo

Published

on

Oleh : SENDRY RICHARD DAHOKLORY, M.Pd

Tak terasa perhelatan pesta demokrasi lima tahunan akan segera dimulai, Berbagai persiapan guna menyukseskan pesta demokrasi tersebut sudah mulai dilakukan. Muncul pertanyaan dimasyarakat tentang apakah pesta demokrasi di 2024 nantinya akan lebih baik daripada sebelum-sebelumnya? Pertanyaan demikian tentu muncul bukan tanpa dasar, sebab dalam setiap perhelatan akbar lima tahunan ini seringkali hasil akhir ditentukan melalui proses peradilan dimana menampilkan citra penyelenggara yang belum mampu memberikan rasa adil bagi setiap peserta pemilu.
Lembaga penyelenggara pemilihan akan menjadi sorotan media dan masyarakat, terutama dalam menjalankan tugas, dan wewenang yang diberikan undang-undang.

Undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menyatakan penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Pengawas Penyelenggara Pemilu yang harus berjalan sinergis dan merupakan satu kesatuan fungsi sebagai penyelenggara pemilu.

Ketiga lembaga penyelengara pemilu ini memiliki peran masing-masing berdasarkan tugas dan wewenang yang diberikan oleh konstutitusi. KPU berperan sebagai panitia yang menyediakan segala sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilu, BAWASLU berperan sebagai Wasit yang mengawasi dan menindak segala bentuk pelanggaran dalam proses pemilu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang belaku. Sedangkan DKPP berperan menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Penyelenggara pemilu dituntut untuk bekerja sesuai prinsip sebagaimana Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan ada 11 prinsip penyelenggara pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Yang mana dalam pelaksanaannya tentu saja tidak terlepas dari berbagai tantangan yang ditemui dilapangan. KPU sendiri guna memperlancar setiap proses penyelenggaraan pemilu mengeluarkan peraturan-peraturan teknis dalam bentuk peraturan KPU, khusus untuk pemilu serentak 2024 sejauh ini KPU telah mengeluarkan 13 Peraturan teknis baik tentang proses penyelenggaraan pemilu maupun terkait seleksi komisioner KPU untuk tingkat daerah.

Bawaslu sebagai lembaga yang diberikan tugas dan wewenang untuk mengawasi dan menindaklanjuti setiap laporan dan temuan pelanggaran pemilu yang dilakukan baik oleh penyelenggara maupun peserta pemilu, juga turut berbenah dengan memberikan pelayanan yang prima dan transparan guna memberikan rasa adil bagi setiap peserta pemilu.

Sebagai lembaga independen, penyelenggara harus mampu mengorkestrasi pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dari tingkat pusat sampai daerah. Untuk itu sangat penting menumbuhkan dan memelihara budaya organisasi dengan orientasi pada pencapaian visi misi dan tujuan organisasi.

Joann Keyton mengungkapkan budaya organisasi sebagai cara individu menggunakan cerita, ritual, simbol, dan jenis aktivitas lainnya untuk menghasilkan dan mereproduksi seperangkat pemahaman bersama dalam mewujudkan tujuan bersama.

Pace dan Faules mengatakan komunikasi organisasi merupakan suatu pertunjukan dan penafsiran pesan diantara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari organisasi tertentu. Pernyataan itu dimaknai bahwa dalam mewujudkan budaya organisasi sehingga terbentuk kesolidan kinerja organisasi diperlukan komunikasi organisasi antar komponen yang baik mulai dari pusat hingga daerah sehingga menghasilkan kesepahaman.

Jajaran penyelenggara pemilu baik KPU maupun BAWASLU ditingkat pusat hingga KPPS dan Pengawas TPS haruslah bekerja dalam satu komando sesuai visi misi organisasi KPU maupun BAWASLU. Hal ini penting agar prinsip penyelenggara pemilu dapat terpenuhi demi tercapainya penyelenggaraan pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas.

Integritas penyelenggara merupakan ujung tombak dalam menghadirkan pemilu yang lebih baik, Integritas itu sendiri mengandung sekurang-kurangnya empat nilai, yaitu: (1) jujur, (2) mandiri, (3) akuntabel, (4) adil. Integritas berkaitan dengan kebulatan, keutuhan, atau kejujuran, serta kualitas moral, ketulusan, kemurnian, dan kelurusan. Kejujuran merupakan pilar utama kualitas moral seseorang.

Integritas tidak hanya jujur kepada orang lain, tetapi juga jujur kepada diri sendiri dan juga kesesuaian antara ucapan dan tindakan. Hanya penyelenggara yang berintegritas yang dapat mewujudkan hasil yang berintegritas.

Harapan akan penyelenggaraan pemilu berintegritas selalu disuarakan pada setiap perhelatan pemilihan, begitu juga dalam penyelenggaraan pemilu 2024 yang akan datang, penyelenggara diharapkan menanamkan jiwa integritas sebagai ruh menjalankan tugas yang wajib ditanamkan dalam jiwa setiap penyelenggara dari tingkat pusat sampai di tingkat bawah yang bersifat ad hoc. Upaya untuk mewujudkan hal itu, dilakukan melalui seleksi objektif bagi penyelenggara pemilu dengan melibatkan akademisi dan tokoh masyarakat.

Proses seleksi Penyelenggara harus objektif dan bebas dari intervensi kelompok-kelompok tertentu. Seleksi yang objektif dapat menghapus stigma penyelenggara pemilu tidak profesional akibat kecendrungan selama ini dalam seleksi penyelenggara terpilih memiliki kedekatan dengan kelompok tertentu atau berafiliasi dengan pejabat pemerintahan setempat.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya tentu juga sangat antusias menyambut pesta demokrasi yang akan datang. Kabupaten Maluku Barat Daya sendiri sebagai daerah berciri laut pulau memiliki potensi kerawanan pelanggaran pemilu yang sangat besar, rentang kendali yang jauh menjadi masalah dengan minimnya akses telekomunikasi di beberapa pulau, juga dengan kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi masalah yang patut diperhatikan, selain faktor kultur sosial.

Tantangan-tantangan ini perlu diantisipasi oleh penyelenggara pemilu agar pesta demokrasi di wilayah Maluku Barat Daya dapat terlaksana dengan baik. Dengan keterbatasan akses, penyelenggara dituntut menunjukan keprofesionalannya dalam pelaksanaan pemilu terutama di lokasi-lokasi yang rawan pelanggaran.

Dalam hal ini, fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu dan jajarannya sangat penting guna tetap menjaga pelaksanaan pemilu tetap sesuai aturan perundangan yang berlaku sehingga Prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 dalam Bab II pasal 3 yaitu: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien dapat diwujudkan. Ini untuk meminimalisir terjadinya malpraktek pemilu, cacat pemilu, kesalahan pemilu, manipulasi pemilu, dan kecurangan pemilu.

Penyelenggara yang bekerja sesuai prinsip dan aturan perundangan yang berlaku, akan melahirkan kepercayaan masyarakat akan kinerja penyelenggara pemilihan umum.

Dengan adanya kepercayaan masyarakat maka niscaya kesadaran akan demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi akan meningkat sehingga terwujudnya semua harapan dan impian akan terciptanya demokrasi yang bermartabat di Kabupaten berjuluk Bumi Kalwedo.(**)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *