Connect with us

Hukum

Penerima BLT Ekstrim Unsur KKN, Warga Lahema Nyaris “Baku Pukul”

Published

on

BULA,DM.COM,-Pembagian Bantuan Langsung Tunai atau BLT ekstrim di desa negeri Lahema,Kecamatan Kesui Watubela, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) berakhir dengan adu mulut antar warga dan nyaris baku hantam.

Kejadian ini terjadi lantaran warga menganggap sebagian nama-nama penerima bantuan bukan keluarga sasaran tapi keluarga dekat serta pendukung penjabat kepala pemerintah Negeri.

Dalam video pendek berdurasi 1 menit 18 detik yang diterima media ini terlihat adu mulut terjadi antar dua kelompok. Saling serang kata-kata tidak terelakan antara kedua belah pihak. Meski begitu tidak menimbulkan kontak fisik.

Penjabat KPN Lahema, Usman Samtei Rumakamar diprotes karena memasukan sejumlah nama bukan keluarga miskin ekstrim.

Seperti Hendra Retob dan Handoki Rumalau. Meski dua nama ini berbeda, namun faktanya hanya satu orang yang dimasukan dengan nama berbeda. Kemudian, nama Asma Rumakamar ada dua kali dalam daftar yang sama.

Selanjutnya, nama Masni Rumakamar dan Herlina Rumakamar. Masni adalah istri penjabat Lahema. Sementara Herlina adalah anaknya. Padahal, saat ini Herlina masih aktif sebagai anggota satpol PP pada dinas satuan polisi pamong praja Pemkab SBT.

Selain keluarga penjabat, penerima BLT Ekstrim di Lahema juga terdapat keluarga anggota badan Permuswaratan Negeri atau BPN. Ia adalah Banun Rumalean, yang tergabung satu kartu keluarga dengan Saiful Rumalean, yang notabenenya adalah anggota BPN Lahema.

Tak hanya itu, penerima BLT ekstrim lain seperti Farida Keltubuk yang  tercatat masih menerima bantuan program keluarga harapan (PKH). Selain Farida, ada keluarga penerima PKH lain yang juga menerima BLT ekstrim yakni  Hairudin Garusu.

Faruk Kelirei, salah satu warga Lahema kepada media ini mengatakan, protes disampaikan warga karena bantuan dinilai tidak tepat sasaran. Warga berpendapat, keluarga penerima manfaat (KPM) seharusnya mereka yang benar-benar miskin ekstrim ditambah lansia dan janda.

Namun dari 28 kepala keluarga yang diberikan bantuan separuhnya masih sehat, berkeluarga bahkan punya penghasilan sendiri. Padahal, dalam keterangan yang ditulis, para penerima adalah difabel (orang cacat) dan punya penyakit menahun tapi faktanya tidak demikian.

Karena itu, terjadi cekcok mulut pada Rabu, (3/7/2024) antara warga pendukung penjabat dan warga lain yang menentang kebijakan tersebut.

“Nama-nama ini diduga sengaja dimasukan dengan tujuan agar orang dekat dan pendukung penjabat bisa diakomodir. Padahal, ada keluarga yang benar-benar miskin tapi tidak dimasukan ke daftar penerima BLT ekstrim. Ini yang membuat warga protes,”kata dia Minggu, (7/7/2024).

Ia mengaku, warga juga memprotes cara pembagian BLT ekstrim yang dilakukan pemerintah negeri Lahema. Bagaimana tidak, penerima bantuan yang bersumber dari dana desa (DD) ini tidak dikumpulkan melalui rapat terbuka yang mestinya dihadiri oleh TNI polri maupun stakeholder lain.

Para penerima hanya dipanggil satu persatu ke rumah penjabat kemudian BLT diserahkan secara tertutup.

“Ini juga yang diprotes warga. Kenapa bantuan tidak diserahkan melalui rapat bersama, tapi dipanggil satu persatu ke rumah penjabat,” tanya Faruk.

Ia menduga, ada motif lain dibalik itu. Karena kebijakan yang diambil tidak transparan. Terlihat jelas dari nama-nama yang dimasukan maupun cara penyerahan bantuan.

Faruk mengaku, punya informasi dari beberapa warga yang menerima bantuan jika jumlah uang yang diterima tidak sesuai.

Maka dari itu, dia meminta pemerintah kabupaten lewat Inspektorat maupun dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menegur penjabat kepala pemerintah negeri Lahema agar kedepan tidak terjadi hal-hal berujung pada persoalan hukum.

“Inspektorat maupun PMD harus memanggil, menyurati penjabat untuk mengklarifikasi persoalan ini. Supaya kedepan kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Kita khawatirkan berujung pada kontak fisik,”pinta dia. (DM-06)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *