“Perang” Lawan Stunting Pemkab SBT Raih Penghargaan Pempus

BULA, DM.COM,-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Timur (SBT) akan mendapat penghargaan dari Pemerintah pusat atas kinerja yang ditorehkan dalam menekan angka prevalensi stunting di daerah itu.

Piagam penghargaan rencananya akan diterima langsung bupati Seram Bagian Timur, Abdul Mukti Keliobas saat acara Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) tanggal 6 Juli 2023 yang dipusatkan di Kota Palembang, Sumatra Selatan.

Hal ini disampaikan kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten SBT, Dr. Anzar R. Z Wattimena usai rapat Audit Kasus Stunting yang digelar di Sigafua Caffe and Resto pada Senin, 18 Juni 2023.

Dikatakan, penghargaan itu diberikan karena keberhasilan pemerintah Kabupaten SBT menekan angka prevalensi stunting yang turun cukup drastis. Data terakhir menunjukkan angka prevalensi stunting di SBT dari jumlah 43 persen turun 17 sekian persen. Itu artinya sebaran kasus ini didaerah berjuluk “Ita Wotu Nusa” itu saat ini tinggal 24,10 persen.

“Kita sekarang sudah turun 17 persen dari 43 persen jadi tinggal 24,10 persen, ini yang data terakhir. Kita penurunannya sangat drastis sehingga pa bupati dari ini mendapat penghargaan dari pemerintah pusat, nanti diserahkan pada Harganas tanggal 6 Juli di Palembang,”katanya.

Menurut dia, capaian tersebut harus ditingkatkan untuk mengejar target nasional yang sudah ditetapkan sebesar 14 persen. Oleh karena itu, ia meminta, kerjasama semua pihak terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektor yang masuk dalam tim percepatan penurunan stunting Kabupaten SBT yang telah ditetapkan lewat surat keputusan (SK) bupati.

“Kita upayakan sehingga bisa capai target nasional. Sekarang kita sudah di angka 24 persen, mudah-mudahan tahun ini bisa turun 10 persen bahkan kita upayakan dibawa target nasional,”ungkapnya.

Ia menyesalkan sikap sejumlah pimpinan OPD yang tidak menghadiri rapat Audit kasus stunting tahun 2023. Padahal, kehadiran OPD itu diperlukan untuk membahas langkah-langkah intervensi (konvergensi) secara terkoordinir, terpadu untuk mensasar kelompok sasaran mencegah Stunting.

“Kita butuh keterlibatan semua pihak dan semua OPD teknis untuk melakukan berbagai konvergensi kegiatan untuk menyelesaikan persoalan kasus stunting ini. Beberapa kali kami melakukan pertemuan tapi begitulah, atau mungkin ada tugas luar,”katanya.

Ketidakhadiran pimpinan OPD lintas sektor dalam rapat tersebut mendapat perhatian Asisten I setda SBT bidang pemerintahan dan Kesra Ambo I.T Wokanubun yang hadir saat itu. Wattimena mengaku, Asisten I berjanji mereka yang tidak hadir akan dipanggil untuk dimintai keterangan terkait ketidakhadirannya.

“Tadi pak Asisten I sudah tahu nanti OPD-OPD yang tidak hadir itu akan ditindaklanjuti, dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban keterangan terkait ketidakhadirannya, karena ini semua demi kepentingan nasional dan kepentingan generasi kita kedepan,”ucap Wattimena. (DM-01)