Connect with us

Hukum

Sibuk Perjuangkan UP3, Bakal Diadukan ke MAKI, Pj Bupati KKT Abaikan Kebijakan Prioritas

Published

on

AMBON,DM.COM,-Meski Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Piterson Rangkoratat, berdalih kalau tidak ada kepentingan dalam usulan menaikan pembayaran anggaran Hutang Pihak Ketiga atau UP3, namun oleh sejumlah komponen masyarakat didaerah itu menilai ada yang tidak beres.

Sebab, ditengah kebutuhan anggaran yang meningkat, Pj Bupati KKT sepertinya mrngabaikan kepentingan rakyat di bimi Duanlolat, namun bersikukuh agar menaikan pembayaran UP3, sehingga disinyalir ada upaya “main mata” atau persengkokolan antara orang pertama didaerah itu, sejumlah oknum anggota dewan dan oknum kontraktor yang disebut mempunyai “kekuatan” finansial didaerah itu, terus bergulir dan mengemuka di publik KKT.

Padahal, kebijakan priprioritas Pj Bupati KKT, misalnya percepatan penurunan angka kemiskinan dan percepatan target nol persen angka kemiskinan ekstrim, percepatan pravelensi stunting, pengendalian Inflasi, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah, tidak diprioritaskan. Justeru digubris, bahkan jalan ditempat.

“Mestinya, Pj Bupati KKT fokus menjalankan program prioritasnya. Kita tahu bersama bahwa KKT itu termasuk salah satu daerah miskin ekstrim
Nah, fokus mengentaskan kemiskonan dengan mengslokasikan anggaran. Bukan sibuk dan fokis perjuangkan agar pembayaran hutang pihak ketiga dinaikan,”kata salah satu pegiat anti korupsi, Jan Sariwating kepada DINAMIKAMALUKU.COM, Rabu (13/3/2024).

Dia sangat setuju kalau ditengah upaya penambahan hutang pihak ketiga tabrak aturan atau ada dugaan tindak pidana korupsi, pihak-pihak yang diduga terlibat atau ada main mata, dilaporkan ke aparat penegak hukum.”Semua sama dimata hukum. Kalau memiliki bukti kat ada yang tidak beres silakan,”ingat Sariwating.

Namun belakangan, Pj Bupati KKT sibuk mengurusi UP3. Kuat dugaan ada persengkongkolan, permainan atau main mata. Buktinya, sesuai video yang beredar, Pj Bupati KKT, Piterson Rangkoratat, ketika rapat di DPRD KKT, Minggu (10/3/2024) mengatakan.”Oleh karena itu, kami mendorong agar harus ditambahkan untuk utang pihak ketiga, namun jika DPRD dan TAPD melalui forum paripurna mengijinkan untuk ditambahkan atau tidak ditambahkan, maka kami akan ok saja. Pada prinsipnya, Pj Bupati tidak ada beban apapun dengan hutang pihak ketiga,” kata Rangkoratat.

Meski begitu, Rangkoratat kembali mengarahkan agar untuk hutang pihak ketiga ditambahkan. Awalnya disepakati Rp 3 miliar, namun belakangan ada upaya ditambahkan hingga Rp 30 miliar.”Akan tetapi kalau forum Paripurna menghendaki untuk hutang pihak ketiga di pending, maka harus dilakukan kesepakatan bersama,”sebutnya.

Padahal, dalam rapat itu sebagaimana video yang beredar, salah satu anggota DPRD KKT Pola Laratmasse, mengaku soal hutangg pihak ketiga telah disepakati bersama dalam dokumen APBD yang sudah dilewati tahapany. Namun, dia mempertanyakan tawaran dari Pj Bupati KKT untuk menambahkan UP3 yang tidak sesuai dengan aturan main.”Ada apa kalau kita ditawarkan untuk digiring buat kesepakatan baru. Kasih tunjuk ke saya aturan yang memperbolehkan. Ini sudah mengutak atik APBD dengan melakukan kejahatan,”kesalnya.

Padahal, ingat dia, APBD KKT sudah dilakukan evaluasi di Kemendagri, namun diduga dipaksakan untuk kembali mengitak atik APBD untuk bayar UP3. “Nah, APBD sudah diuji sesuai kesesuaian. Mau kita uji ulang lagi. KUA dan PPAS khan sudah lewat. Mau ulang lagi. Coba kalau berani. Ini sudah kejahatan,”tandasnya.

Untuk itu, dia mengigatkan, agar tetap mengacu pada aturan main, sehingga yang disepakati ditaati bersama.”Jadi tidak ada tambah dan tidak kurang. Kalau kita sepakati UP3 Rp 3 miliar ya itu sudah cukup. Jangan tambah lalu daerah ini susah lagi. Kesepakatan esuai kemampuan keuangan daerah. Apalagi terjadi berbagai persoalan yang mesti diantisipasi demi kepentingan masyarakat. Kalau kita pinjam itu sesuai atiran. Nah, kalau sepakat bayar hutang itu yang harus ditaati. Kalau langgar kita baku lapor. Yang disampailan Pj Bupati itu betul, tapi kita taati aturan yang berlaku,”ingatnya.

Karenanya, dalam waktu dekat Pj Bupati KKT dan sejumlah oknum DPRD setempat yang bersikukuh UP3 dinaikan atau ditambahkan, selain diadukan ke KPK dan Kejaksaan, dalam waktu dekat mereka akan dilaporkan ke Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI). MAKI adalah sebuah organisasi anti-korupsi di Indonesia yang dibentuk oleh Boyamin Saiman sejak tahun 2007.

Salah satu masyarakat KKT, Nicko Ngeljaratan mengaku, yang pro UP3 ini kekuatan dasyat yang cari keuntungan dari dugaan mark up pekerjaan, dan disinyalir dapat fee hasil bagi-bagi untuk minta dukungan. Dia mengaku, praktek tersebut menjadi tidak rahasia lagi. Namun, Ngeljaratan akrab disapa NN, tidak terang-terangan menuding siapa dalangnya.

“Melawan kekuatan ini seluruh data-data sesegera dilaporkan ke MAKI di Jakarta untuk membantu membongkar kasus tersebut biar ada rasa keadilan dan edukasi hukum bagi masyarakat Tanimbar ,”kata Ngeljaratan, kepada DINAMIKAMALUKU.COM, Rabu (13/3/2024).

Mantan pejabat Pemerintah Provonsi Malukh ini mengaku, NGO MAKI telah punya reputasi bongkar kasus korupsi seperti Menteri Infokom Jhony Geral Plate dan mantan Mentan Syahrul Jasin Limpo. Banyak kasus yang dibongkar MAKI. “Saya yakin UP3 dibongkar MAKI,”tandasnya.

Apakah, punya bukti ada persengkokolan antara Pj Bupati KKT, DPRD KKT dengan oknum pengusaha untuk bayar UP3 yang awalnya disepakati Rp 3 miliar, namun ada upaya dinaikan menjadi Rp 30 miliar.”Kita sementara Pulbaket (Pengumpulan Bahan dan Keterangan)”pungkasnya.(DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *