Connect with us

Politik

Teken PI 10 Persen Migas Bula & Non Bula, DPRD Bentuk Pansus Panggil Pemda SBT

Published

on

BULA, DM.COM,-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menyoroti sikap pemerintah daerah setempat yang secara “diam-diam” telah menandatangani perjanjian pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen blok Migas Bula dan Non Bula tanpa keterlibatan lembaga politik itu.

Wakil rakyat menilai, sikap pemerintah daerah yang tidak melibatkan DPRD dalam penandatanganan perjanjian kerjasama pengelolaan PI tersebut perlu ditelusuri melalui pansus (panitia khusus) yang akan dibentuk.

Buktinya, rapat gabungan komisi yang digelar pada Jumat pekan kemarin, DPRD SBT secara bulat menyepakati akan membentuk Pansus untuk mendalami perjanjian kerjasama dimaksud.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD SBT Noaf Rumau kepada awak media usai memimpin rapat gabungan komisi membahas pengelolaan PI 10 persen blok Minyak dan gas (Migas) Bula dan Non Bula serta pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Mitra Karya yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD SBT.

Ia mengaku, mayoritas anggota DPRD telah mengusulkan untuk dibentuk Pansus. Ini karena proses awal perjanjian kerjasama PI 10 persen itu ada kewenangan DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 22 tahun 2022 tentang perjanjian kerjasama. Namun secara sepihak pemerintah daerah memutuskan untuk menandatangani perjanjian kerjasama pengelolaan PI tersebut tanpa melibatkan DPRD.

“Rekan-rekan mengusulkan untuk Pansus harus dibentuk dan mempertanyakan sikap Pemda menandatangani PI 10 persen itu dimintai penjelasan,”ujar Noaf.

Menurut politisi PKS itu, langkah pemerintah daerah yang tidak melibatkan DPRD dalam proses penandatanganan perjanjian tersebut baru diketahui setelah mendapat penjelasan dari Asisten I Setda Pemkab SBT, dalam rapat gabungan komisi tersebut.

“Hari ini, ada penjelasan lewat Asisten I bahwa sudah ditandatangani oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Karena itu, perlu dimintai penjelasan,”katanya.

Anggota DPRD SBT lainnya, Abdul Azis Yanlua pada kesempatan tersebut mengatakan, jika Pemda SBT tidak mengambil bagian dalam pengelolaan PI 10 persen Blok Migas Bula dan Non Bula sama halnya dengan menghina wajah kabupaten penghasil minyak bumi itu.

Ia mengungkapkan, dalam peraturan tentang Migas sudah menyampaikan dengan jelas terutama Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM). “Sangat jelas bahwa pertambangan yang urusannya di darat atau 4 mil dari laut ke darat menjadi urusan penuh Pemda,”ungkapnya.

Oleh karena itu, jika urusan PI milik rakyat Seram Bagian Timur diambil alih pihak luar otomatis mengkonfirmasikan bahwa pemerintah daerah dan DPRD SBT tidak mampu melaksanakan tugas tersebut.

“Ini sama saja kita sedang mengkonfirmasi bahwa kita tidak punya Sumber Daya Manusia (SDM) yang maksimal untuk mengelola PI 10 persen sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku,”ujar Yanlua.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengaku, sangat iri dengan sikap Pemda SBT lantaran hal remeh temeh semacam ini saja tidak mampu dieksekusi.

“Padahal ada dampak, ada efek positif terhadap daerah. Hal-hal yang mendatangkan output terhadap pendapatan daerah tidak kita eksekusi, tidak kita bijak melihat itu,” pungkasnya. (DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *