Anos Yeremias : Tegas boleh, Tapi Etika Komunikasi Pejabat Publik Harus Dijaga

AMBON,DM.COM,— Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, menyoroti gaya komunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo ketika menegur jajaran Kementerian PU terkait persoalan kekeringan dan irigasi di Kabupaten Bekasi.

Anos menilai, seorang Menteri tentu memiliki kewenangan untuk menegur bawahannya secara keras ketika menemukan pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan evaluasi, pemberian sanksi maupun pencopotan pejabat merupakan bagian dari kewenangan pimpinan apabila memang ditemukan kelalaian.

Namun menurutnya, ketegasan tetap harus dibatasi oleh etika komunikasi. “Marah karena pekerjaan tidak berjalan, itu bisa dipahami. Tegur keras juga boleh. Tetapi ketika sudah menggunakan kata seperti ‘bego’, menurut saya itu sudah masuk pada persoalan etika komunikasi seorang pejabat publik,” kata Anos melalui keterangan pers yang diterima DINAMIKAMALUKU.COM, Selasa (29/9/2026).

Anos mengatakan, video yang beredar menunjukkan Menteri PU sedang menegur jajaran Ditjen Sumber Daya Air terkait kondisi irigasi dan sawah yang mengalami kekeringan. Dalam rangkaian komunikasi itu, Dirjen SDA Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw juga mendapat teguran agar lebih banyak turun ke lapangan.

Meski demikian, Anos menegaskan bahwa informasi mengenai pihak yang secara langsung disebut dengan kata “bego” harus ditempatkan secara tepat. Klarifikasi yang muncul pada 29 September 2026 menyebut ucapan tersebut ditujukan kepada pejabat BBWS Citarum, bukan langsung kepada Dirjen SDA Arnold Ritiauw.

Menurut Anos, klarifikasi tersebut tidak menghilangkan substansi persoalan mengenai pentingnya etika komunikasi dalam birokrasi.“Siapa pun yang ditegur, apakah Dirjen, Kepala Balai, PPK atau pejabat lainnya, tetaplah manusia yang memiliki martabat. Kalau salah, evaluasi. Kalau tidak mampu, ganti. Kalau lalai, beri sanksi. Tetapi jangan sampai kewenangan yang besar membuat kita kehilangan penghormatan kepada bawahan,” tegasnya.

Anos juga mengingatkan bahwa Arnold Ritiauw saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU dan merupakan purnawirawan Mayor Jenderal TNI yang dilantik pada Mei 2026.

Menurutnya, latar belakang maupun pangkat seseorang bukan alasan untuk memperoleh perlakuan khusus. Namun, komunikasi antara pimpinan dan bawahan tetap harus mencerminkan profesionalisme institusi negara.

“Ketegasan tidak identik dengan penghinaan. Kepemimpinan bukan hanya soal memastikan bawahan bekerja, tetapi juga bagaimana seorang pemimpin menjaga wibawa institusi dan martabat orang yang dipimpinnya.”

Anos menilai Menteri PU patut diapresiasi karena turun langsung ke lapangan dan memberikan perhatian terhadap persoalan masyarakat. Namun hal tersebut semestinya berjalan beriringan dengan komunikasi yang profesional.

“Pejabat publik adalah contoh. Ucapannya bukan hanya didengar oleh bawahan, tetapi juga disaksikan masyarakat. Karena itu semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula kewajibannya menjaga kata-kata,” pungkas Anos Yeremias, Anggota DPRD Provinsi Maluku.(DM-04)