Pemkab MBD : Pengelolaan Kawasan Konservasi Wetar Barat Harus Berkelanjutan

AMBON,DM.COM,-Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) mendorong pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Wetar Barat secara terpadu dan berkelanjutan. Ini dilakukan untuk menjaga kelestarian ekosistem laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Konsultasi Publik Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Wetar Barat yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati MBD, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan dihadiri Sekretaris Daerah MBD Eduard J. S. Davidz, pimpinan perangkat daerah, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, unsur TNI/Polri, serta mitra pembangunan, di antaranya Yayasan Konservasi Indonesia, Blue Alliance Indonesia, dan WWF.

Perwakilan Yayasan Konservasi Indonesia, Arista E. Benu, menjelaskan bahwa proses pembentukan kawasan konservasi telah dimulai sejak 2022 melalui kajian ekologi, potensi kelautan dan perikanan, serta kondisi sosial masyarakat, termasuk kearifan lokal sasi. Kawasan tersebut kemudian ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 89 Tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025.

Menurutnya, penyusunan dokumen rencana pengelolaan untuk jangka waktu 20 tahun harus menghasilkan program yang konkret, terukur, dan memiliki arah pembiayaan yang jelas. Pengelolaan difokuskan pada tiga aspek utama, yakni tata kelola kawasan, keberlanjutan ekologis, serta sosial ekonomi masyarakat. Kawasan ini juga memiliki potensi pengembangan wisata bahari yang dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku yang diwakili Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut, Ali Tauleka, A.Pi., M.Si., menekankan lima aspek penting dalam penyusunan dokumen, yaitu akurasi data, kejelasan perencanaan, partisipasi masyarakat, pengawasan dan kepatuhan, serta keberlanjutan pembiayaan. Ia juga menyoroti ancaman illegal fishing oleh nelayan dari luar Provinsi Maluku sehingga diperlukan pengawasan dan koordinasi lintas sektor. Program pengelolaan diharapkan selaras dengan RPJMD Kabupaten MBD.

Dalam sambutan Bupati MBD yang dibacakan Sekretaris Daerah Eduard J. S. Davidz, ditegaskan bahwa konsultasi publik merupakan tahapan penting untuk memastikan rencana pengelolaan sesuai kondisi lapangan, sejalan dengan arah pembangunan daerah, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kawasan Konservasi Perairan Wetar Barat memiliki luas kurang lebih 325.238,02 hektare, mencakup Kecamatan Wetar Barat dan sebagian Kecamatan Wetar Utara. Kawasan ini memiliki ekosistem laut yang relatif alami, termasuk daerah pemijahan dan migrasi ikan serta keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Karena itu, pengelolaannya diharapkan mampu memperkuat perlindungan ekosistem, pengawasan dan keamanan maritim, serta pemberdayaan masyarakat.

Bupati juga menegaskan bahwa pengelolaan kawasan konservasi sejalan dengan misi ketiga dan kelima Pemkab MBD, khususnya pengembangan potensi unggulan daerah serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Potensi wisata bahari, termasuk lintasan kapal wisata liveaboard, serta kearifan lokal sasi perlu dioptimalkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan ekonomi masyarakat.

Melalui konsultasi publik ini, Pemkab MBD berharap dokumen rencana pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Wetar Barat menghasilkan program yang realistis, terukur, dan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan.(DM-04)