Pendaftaran Perlinsos Digital MBD, Pemda Perkuat Percepatan Registrasi

AMBON,DM.COM,– Pendaftaran Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital) di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) baru mencapai 11,02 persen atau 3.218 KK dari total 29.206 KK penduduk. Berdasarkan data per 10 November 2026, MBD menempati posisi terakhir dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

Percepatan pendaftaran menjadi perhatian Pemerintah Daerah sebagaimana dibahas dalam Rapat Koordinasi Lanjutan Percepatan Registrasi Ulang Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) melalui Portal Perlinsos yang dilaksanakan secara daring, Selasa (10/11/2026).

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Drs. H. Teguh Setyabudi, M.Pd., menekankan pentingnya validitas data kependudukan, terutama Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK), untuk mendukung pemadanan data dan ketepatan sasaran bantuan sosial.

“Validitas data kependudukan menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung pelaksanaan Perlinsos Digital. Karena itu, masyarakat perlu memastikan data NIK dan Kartu Keluarga sudah benar dan sesuai dengan kondisi sebenarnya agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran,” ujar Teguh.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial PPA MBD, Philip J. Mosse, menyebut kondisi geografis wilayah kepulauan dan keterbatasan jaringan internet menjadi tantangan dalam mempercepat registrasi.

“Kami membutuhkan kerja sama seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat untuk mempercepat registrasi, termasuk memberikan pendampingan bagi warga di wilayah pulau-pulau yang memiliki keterbatasan akses internet,” ungkap Philip.

Berdasarkan dashboard nasional, registrasi di MBD dibantu berbagai kategori agen, dengan kontribusi terbesar berasal dari Pendamping TKSK, Pendamping PKH, dan Pendamping Desa, disusul perangkat desa/kelurahan serta unsur masyarakat lainnya.

Secara keseluruhan, cakupan pendaftaran di Provinsi Maluku mencapai 23,99 persen atau 145.211 KK dari 605.413 KK, sedangkan secara nasional mencapai 21,48 persen atau 20.634.266 KK dari total 96.044.487 KK.

Pendaftaran ulang diwajibkan bagi keluarga penerima manfaat PKH dan Sembako, sekaligus terbuka bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial. Proses registrasi berlangsung hingga 31 Desember 2026, dengan implementasi penyaluran bantuan sosial berbasis digitalisasi ditargetkan mulai Triwulan I Tahun 2027.

Pemerintah mendorong pelibatan Agen Perlinsos untuk membantu registrasi dan pengajuan sanggah, terutama bagi lanjut usia, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang mengalami keterbatasan akses digital. Seluruh proses tersebut tidak dipungut biaya.

Masyarakat dapat memantau perkembangan pendaftaran melalui Dashboard Nasional Perlinsos pada laman https://dashboard-perlinsos.kemensos.go.id/.

Pemerintah Kabupaten MBD terus didorong memperkuat koordinasi dan sosialisasi hingga tingkat desa agar cakupan registrasi meningkat dan bantuan sosial dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran.(DM-04)