Perkuat Ekonomi Perbatasan, RDTL Inisiasi Buka Kembali Jalur Lintas Negara dengan Kabupaten MBD

TIAKUR,DM.COM,- Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL) menginisiasi pembukaan kembali jalur perdagangan lintas negara dengan Indonesia kususnya Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), sebagai upaya memperkuat hubungan ekonomi antar wilayah sekaligus menghidupkan kembali hubungan perdagangan yang telah terjalin sejak lama.

Inisiatif tersebut dibahas dalam kegiatan Atauro Weekly Export Market yang berlangsung di Atauro, Timor-Leste, pada 16 Oktober 2026 lalu, dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten MBD, pelaku usaha, serta masyarakat dari wilayah Wetar dan Wetar Barat.

Sekretaris Daerah Kabupaten MBD, Eduard J. S. Davidz, menghadiri kegiatan tersebut atas undangan Pemerintah RDTL melalui Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan RDTL, Filipus Nino Pereira, dan dihadiri Duta Besar India untuk Timor-Leste, Shri Mahendra Singh Patiyal, serta Kepala Distrik Atauro, Mateus Belu.

Turut hadir mendampingi Sekda MBD, Alexander S. Olivier selaku Kaban Perbatasan MBD, serta Camat Wetar Barat, Frangky Nahakwain, dan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten MBD, Thomas Melaira. Hadir pula sejumlah kepala desa dan masyarakat dari Kecamatan Wetar dan Wetar Barat yang membawa hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan untuk diperdagangkan dalam pasar ekspor tersebut.

Sekda MBD, Eduard Davids, mengungkapkan bahwa inisiatif Pemerintah RDTL untuk membuka kembali hubungan perdagangan antarnegara memiliki arti penting, terutama karena berkaitan dengan hubungan historis, kekerabatan, dan ikatan darah yang telah lama terjalin. Dengan dibukanya kembali jalur perdagangan ini, diharapkan dapat terjalin hubungan yang semakin erat antara masyarakat kedua wilayah, mengingat sebelum tahun 1999, Timor-Leste merupakan pasar bagi produk-produk dari Kabupaten MBD yang kini diharapkan dapat dihidupkan kembali.

Selain itu, Sekda juga menjelaskan bahwa dalam diskusi bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan RDTL beserta jajarannya, dibahas mekanisme serta langkah-langkah teknis yang perlu dipersiapkan untuk mewujudkan perdagangan lintas negara secara resmi.

“Secara teknis, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Timor-Leste akan bekerja sama dengan kementerian terkait di Republik Indonesia. Sementara itu, Kabupaten MBD diharapkan menyiapkan berbagai instrumen pendukung agar rencana ini dapat berjalan dengan baik,” ujar Sekda.

Lebih lanjut, pembahasan juga mencakup potensi komoditas yang dapat diperdagangkan antar negara. Misalkan komoditas dari MBD meliputi hasil perikanan dan kelautan, seperti ikan, lola, teripang, dan batu laga; hasil perkebunan, seperti pala, cengkeh, kopra, jambu mete, dan madu; serta hasil peternakan, seperti sapi, kambing, babi, kerbau, dan ayam, termasuk berbagai komoditas potensial lainnya.

Sekda juga menjelaskan bahwa salah satu komoditas yang turut menjadi perhatian dalam diskusi tersebut adalah sopi Kisar, yang penjajakan peluang pemasarannya ke Timor-Leste menjadi salah satu poin penting.
“ Untuk sopi, kemarin dalam perbincangan dengan Pak Menteri dan teman-teman itu juga menjadi bahan diskusi untuk komoditas yang diperdagangkan termasuk sopi bisah dijadikan bahan baku minuman Alkohol yang diproduksikan di Timor Leste,”egas Sekda.

Tidak hanya di sektor perdagangan, pertemuan tersebut juga membahas peluang kerja sama di bidang pariwisata serta rencana pengembangan konektivitas transportasi laut yang menghubungkan Timor-Leste dengan wilayah kepulauan di Kabupaten MBD.

“Pemerintah RDTL juga berencana membuka konektivitas transportasi laut yang menghubungkan kedua negara dan pulau-pulau di Kabupaten MBD. Rute yang dijajaki antara lain Dili–Atauro–Lirang–Ilwaki–Kisar–Leti–Moa dan sebaliknya, serta kemungkinan melalui sejumlah distrik di bagian timur Timor-Leste, termasuk Baucau dan Lautém.

Diharapkan, pembukaan konektivitas transportasi laut ini dapat memperlancar aktivitas ekonomi dan perdagangan kedua negara, mempererat hubungan antarmasyarakat, serta memudahkan masyarakat untuk saling mengunjungi keluarga yang terpisah oleh batas negara,” ungkap Sekda.

Di bidang pariwisata, Pemerintah Kabupaten MBD berharap wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Timor-Leste dapat melanjutkan perjalanan ke berbagai destinasi wisata di Maluku Barat Daya. Peluang ini diharapkan dapat mendorong kunjungan wisatawan, memperkenalkan potensi alam dan budaya daerah, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

Selanjutnya, Sekda juga menekankan pentingnya optimalisasi fungsi pos-pos keimigrasian yang telah diresmikan di Lirang, Ilwaki, Kisar, Leti, dan Moa. Pengoperasian pos-pos tersebut secara optimal diharapkan dapat mendukung mobilitas orang lintas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, aktivitas perdagangan masyarakat di wilayah perbatasan selama ini masih berlangsung secara Ilegal dan sebagian belum melalui mekanisme resmi. Oleh karena itu, pembukaan perdagangan antarnegara perlu didukung prosedur yang jelas, koordinasi lintas instansi, serta fasilitas kepabeanan dan keimigrasian yang memadai.
“Secara umum, mereka juga mengharapkan pos-pos imigrasi yang sudah diresmikan itu bisa difungsikan secara fungsional, baik yang ada di Lirang, Ilwaki, Kisar, Leti, maupun di Moa, sehingga proses mobilisasi orang dan barang ini dilakukan secara legal. Karena sekarang ini memang ada proses perdagangan yang berlangsung secara ilegal, sehingga diharapkan bisa legal dan bisa mendatangkan devisa, baik untuk mereka maupun untuk Maluku Barat Daya khususnya dan Indonesia pada umumnya,” jelasnya.

Dalam kunjungan tersebut, pengurus Kadin Kabupaten MBD turut terlibat dimana terjadi dialog antara pengusaha untuk mempersiapkan hal – hal yang perlu disiapkan jika proses perdangan antar negara ini terwujud dengan baik, baik untuk penyedia sarana dan prasarana pendukung baik dari sisi kesiapan untuk melakukan ekspor dan perdagangan antar negara maupun hal-hal yang harus disiapkan hingga proyek ini bisah berjalan dengan baik.

Secara umum, Pemerintah Kabupaten MBD menyambut baik inisiatif Pemerintah RDTL untuk membuka kembali hubungan perdagangan lintas negara. Namun, realisasi inisiatif tersebut memerlukan koordinasi dan dukungan Pemerintah Provinsi Maluku serta Pemerintah Republik Indonesia, khususnya kementerian dan lembaga terkait.

“Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya menyambut baik inisiatif ini. Dan harapan kami bisah didukung oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Republik Indonesia agar hubungan dagang ini bisah dibuka bagi peningkatan kesejahteraan masayarakat,” tutupnya.(DM-04)