Pertanyakan Standar Penilaian Celios Terhadap Kinerja Menteri Bahlil Lahadalia

Anggota DPRD Maluku: Jangan Hanya Melihat Skor Survei, Capaian Nyata Kementerian Juga Harus Menjadi Ukuran

AMBON,DM.COM,-Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Fraksi Partai Golkar, Anos Yermias, mempertanyakan standar dan indikator penilaian yang digunakan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) dalam survei evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Survei tersebut menempatkan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pada posisi terbawah dalam pemeringkatan kinerja menteri dengan skor minus 159.

Menurut Anos, hasil penelitian dari lembaga independen merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi dan perlu dihormati.
Namun, kesimpulan mengenai kinerja seorang pejabat negara juga harus dibaca berdasarkan metodologi, indikator, dan ruang lingkup penilaian yang digunakan.

“Saya menghormati hasil survei CELIOS. Namun, pertanyaan saya sederhana: apa sebenarnya standar yang digunakan untuk menilai kinerja Bapak Bahlil Lahadalia sehingga memperoleh penilaian sedemikian buruk? Apakah seluruh capaian dan tanggung jawab kementerian sudah diperhitungkan secara proporsional?” ujar Anos.

Anos menilai bahwa evaluasi terhadap seorang menteri seharusnya tidak hanya didasarkan pada persepsi responden, tetapi juga perlu dibandingkan dengan data pencapaian program, realisasi anggaran, penerimaan negara, ketahanan energi, serta dampak kebijakan terhadap masyarakat.

Ia mencontohkan laporan Kementerian ESDM yang mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025 mencapai Rp138,40 triliun atau 108,56 persen dari target. Selain itu, realisasi lifting minyak bumi mencapai sekitar 605,3 ribu barel per hari atau 100,05 persen dari target APBN.

Menurutnya, data tersebut merupakan salah satu bahan yang patut dipertimbangkan dalam evaluasi kinerja kementerian, meskipun masih terdapat sejumlah target dan persoalan yang membutuhkan perbaikan.

“Saya tidak mengatakan bahwa seluruh kebijakan Bapak Bahlil sudah sempurna.
Tentu masih ada kekurangan yang harus diperbaiki.
Tetapi capaian yang telah dihasilkan juga tidak boleh diabaikan ketika kita memberikan penilaian terhadap kinerja seorang menteri,” tegasnya.

KEPERCAYAAN PRESIDEN JUGA MENJADI PERTIMBANGAN

Anos turut menyoroti keputusan Presiden Prabowo Subianto yang pada 1 Oktober 2026 memberikan tanggung jawab tambahan kepada Bapak Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, dengan tetap menjalankan tugas sebagai Menteri ESDM.

Menurut Anos, keputusan tersebut menunjukkan adanya kepercayaan Presiden kepada Bapak Bahlil untuk menangani dua bidang strategis dalam pembangunan nasional.

“Bagi saya pribadi, kinerja Bapak Bahlil sangat baik. Saya juga melihat bahwa Presiden masih memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang besar kepada beliau. Namun, kepercayaan itu tentu harus terus dijawab dengan capaian dan manfaat nyata bagi rakyat,” ungkapnya.

LEMBAGA SURVEI DIMINTA MEMBUKA INDIKATOR SECARA TRANSPARAN

Lebih lanjut, Anos meminta agar publik diberikan penjelasan yang memadai mengenai metode penghitungan skor, karakteristik responden, indikator evaluasi, serta keterbatasan penelitian.

Ia menilai transparansi metodologi penting agar masyarakat dapat memahami secara tepat arti sebuah hasil survei.

“Kalau seorang menteri diberikan skor minus 159, publik perlu memahami apa arti angka tersebut, bagaimana cara menghitungnya, dan aspek kinerja apa saja yang menjadi dasar penilaian. Jangan sampai angka survei dipahami sebagai nilai audit keseluruhan kinerja kementerian, padahal metode pengukurannya berbeda,” ujarnya.

Anos juga mengingatkan bahwa survei persepsi, evaluasi kebijakan, dan audit capaian kinerja merupakan instrumen penilaian yang berbeda, meskipun semuanya dapat saling melengkapi.

PERSOALAN ENERGI DI DAERAH KEPULAUAN TETAP HARUS DISELESAIKAN

Sebagai wakil rakyat dari Provinsi Maluku, Anos mengakui bahwa pembangunan sektor energi masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pemerataan pelayanan listrik bagi masyarakat pulau-pulau kecil dan wilayah terluar.

Menurutnya, persoalan akses listrik, ketersediaan energi, pembangunan infrastruktur, dan pemerataan manfaat investasi harus tetap menjadi perhatian Kementerian ESDM.

Karena itu, Anos berharap penilaian terhadap kinerja kementerian juga memperhatikan perkembangan penyelesaian persoalan energi di daerah, bukan semata-mata didasarkan pada persepsi terhadap figur menterinya.

“Kita membutuhkan kritik yang objektif, tetapi juga membutuhkan pengakuan terhadap capaian nyata. Kritik harus menjadi masukan untuk memperbaiki kebijakan, bukan menjadi alasan untuk mengabaikan seluruh pekerjaan yang sudah dilaksanakan,” katanya.

SURVEI HARUS MENJADI BAHAN EVALUASI, BUKAN SATU-SATUNYA DASAR KESIMPULAN

Menutup keterangannya, Anos mengajak semua pihak untuk membaca hasil survei secara proporsional dengan tetap menghormati kebebasan akademik dan hak masyarakat untuk memberikan penilaian.

Ia berharap evaluasi kinerja para menteri dapat dilakukan secara lebih komprehensif dengan menggabungkan penilaian publik, analisis independen, dan capaian program pemerintah yang dapat diverifikasi.

“Saya menghormati lembaga survei dan setiap kritik yang disampaikan. Namun, saya juga memiliki penilaian sendiri terhadap kinerja Bapak Bahlil Lahadalia.
Mari menilai secara adil dengan melihat data, hasil kerja, dan manfaat kebijakan bagi masyarakat,” pungkas Anos.(DM-04)