TPP ASN Pemprov Terlambat Lima Bulan, Ini Pernyataan Sikap FPG DPRD Maluku

(Anos Yeremias,Sek FPG/Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Maluku)

FRAKSI Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku mencermati berbagai aspirasi dan keluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Maluku terkait keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang telah berlangsung selama beberapa bulan.

Sebagai wakil rakyat, Fraksi Partai Golkar memandang bahwa persoalan ini harus disikapi secara serius karena menyangkut kesejahteraan ASN, stabilitas birokrasi, serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa TPP merupakan bagian dari hak ASN yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
Oleh sebab itu, setiap keterlambatan pembayaran perlu disertai penjelasan yang terbuka, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Fraksi Partai Golkar juga memahami bahwa Pemerintah Daerah dapat menghadapi tantangan fiskal dan pengelolaan kas.
Namun demikian, kondisi tersebut tidak boleh mengurangi komitmen pemerintah untuk memenuhi hak-hak ASN secara bertanggung jawab.
Pemerintah perlu menunjukkan langkah-langkah nyata dalam mempercepat penyelesaian pembayaran serta memastikan kejadian serupa tidak terus berulang.

Sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi Partai Golkar menyampaikan beberapa sikap sebagai berikut:

1. Mendesak Pemerintah Provinsi Maluku untuk segera menyelesaikan pembayaran TPP ASN sesuai kemampuan keuangan daerah dengan menetapkan skala prioritas dan jadwal pembayaran yang jelas.
2. Meminta Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyampaikan penjelasan resmi kepada DPRD dan masyarakat mengenai penyebab keterlambatan, kondisi fiskal daerah, serta langkah penyelesaiannya.
3. Mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan anggaran, pengelolaan kas daerah, dan mekanisme pencairan belanja pegawai agar pembayaran TPP dapat dilakukan tepat waktu pada masa mendatang.
4. Mengingatkan seluruh ASN agar tetap menjaga profesionalisme, integritas, disiplin, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meskipun sedang menghadapi persoalan hak keuangan yang belum terpenuhi.
5. Menegaskan komitmen DPRD, khususnya Fraksi Partai Golkar, untuk menggunakan fungsi pengawasan secara optimal guna memastikan setiap kebijakan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fraksi Partai Golkar meyakini bahwa komunikasi yang terbuka, sinergi antara eksekutif dan legislatif, serta komitmen bersama dalam menjaga disiplin fiskal merupakan kunci untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik.

Pada akhirnya, tujuan utama kita bukan sekadar membayarkan TPP yang tertunda, tetapi membangun tata kelola keuangan daerah yang sehat, birokrasi yang profesional, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas demi kesejahteraan masyarakat Maluku.

Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku berkomitmen untuk terus mengawal setiap kebijakan pemerintah daerah agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat, menjaga kesejahteraan aparatur, dan mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, serta bertanggung jawab.(DM-01)