Parlemen
Watubun : Alokasi APBD 2027 Harus Merata di 11 Kabupaten & Kota
AMBON,DM.COM,-Pemerintah Privinsi (Pemprov) Maluku telah menyampaikan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Provinsi Maluku, Selasa (17/11/2026).
Karenanya, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, mengigatkan Pemprov Maluku agar memperhatikan pemerataan pembangunan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Utamanya, distribusi anggaran, khususnya belanja infrastruktur tidak lagi terkonsentrasi pada wilayah atau daerah tertentu.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku, kepada wartawan usai rapat paripurna penyampaian dokumen KUA-PPAS) APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2027, di DPRD Provinsi Maluku, Selasa, (17/11/2026).
Watubun mengatakan, DPRD belum dapat memberikan penilaian secara menyeluruh terhadap substansi dokumen KUA-PPAS karena dokumen tersebut baru saja diserahkan oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, sejumlah aspek penting akan menjadi perhatian DPRD dalam pembahasan, terutama proyeksi pendapatan, alokasi belanja, distribusi anggaran hingga kebijakan pembiayaan daerah.
“Karena dokumen ini baru diserahkan, tentu kami belum membacanya secara menyeluruh. Ada aspek substansial yang akan menjadi perhatian, mulai dari pendapatan, belanja, hingga distribusi belanja,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerataan pembangunan harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pembahasan KUA-PPAS 2027. Sebab, dengan kebijakan efisiensi anggaran, setiap alokasi belanja harus benar-benar diselaraskan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di seluruh wilayah Maluku.
Watubun mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya terpusat pada titik-titik tertentu, tetapi dapat menjangkau seluruh kabupaten dan kota sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
“Kue-kue pembangunan ini, ditengah kebijakan efisiensi, harus betul-betul diselaraskan secara adil dan merata kepada setiap daerah,” tegasnya.
Untuk memastikan hal tersebut, lanjutnya, DPRD Maluku akan menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) sebagai bahan evaluasi dan masukan kepada pemerintah daerah dalam proses pembahasan KUA-PPAS.
Watubun menyebutkan, DPRD menargetkan seluruh tahapan pembahasan dapat diselesaikan paling lambat 30 November 2026. Karena itu, pemerintah daerah diminta mempersiapkan seluruh proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan secara terukur agar pembahasan berjalan sesuai jadwal.
“Target kita harus menyelesaikan pada 30 November 2026. Apa pun resikonya, proses ini harus kita lakukan,” katanya.
Ia menambahkan, melalui daftar inventarisasi masalah tersebut, DPRD ingin memberikan penegasan terhadap arah kebijakan anggaran, terutama menyangkut distribusi belanja pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata.
Pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 selanjutnya diharapkan menjadi momentum untuk menyelaraskan kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan pembangunan serta aspirasi masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Maluku.(DM-01)