Parlemen
Respon Cepat Gubernur NTT Kawal Transportasi Laut ke Pulau Roma Hingga ke Pempus, Diapresiasi Anos Yeremias
AMBON,DM.COM,-Melalui pesan aplikasi WhatsApp hingga terbitnya surat resmi Gubernur NTT, usulan deviasi Kapal Perintis R-27 kini menanti tindak Lanjut Kementerian Perhubungan RI
Untuk itu, anggota DPRD Provinsi Maluku dari Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya, Anos Yermias, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, atas respons cepat dan kepedulian terhadap persoalan pelayanan transportasi laut yang dihadapi masyarakat Pulau Roma, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.
Apresiasi tersebut disampaikan Yeremias melalui keterangan tertulis yang diterima DINAMIKAMALUKU.COM, Selasa (27/10/2026) menyusul terbitnya surat resmi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memberikan dukungan terhadap usulan deviasi sementara trayek kapal perintis R-27 Pangkalan Kupang agar dapat menyinggahi Pulau Romang selama KM Sabuk Nusantara 73 menjalani docking atau perbaikan kapal.
Anos menjelaskan bahwa perjuangan tersebut bermula dari komunikasi langsung yang dilakukannya melalui pesan WhatsApp kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
Melalui komunikasi tersebut, dirinya menyampaikan kondisi masyarakat Pulau Roma yang mengalami kesulitan akses transportasi laut akibat terganggunya pelayanan KM Sabuk Nusantara 73.
Menurut Anos, hal yang sangat menggembirakan adalah Gubernur NTT langsung memberikan respons terhadap permohonan yang disampaikannya.
“Beta menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur NTT.
Di tengah kesibukan dan tanggung jawab beliau memimpin pemerintahan, ternyata masih memberikan perhatian terhadap kesulitan transportasi laut yang dihadapi masyarakat Pulau Roma, meskipun wilayah tersebut secara administratif berada di Provinsi Maluku,” ungkap Anos.
DARI KOMUNIKASI WHATSAPP MENJADI DUKUNGAN RESMI PEMERINTAH PROVINSI NTT
Anos mengungkapkan bahwa perhatian Gubernur NTT kemudian ditindaklanjuti secara kelembagaan melalui penerbitan surat resmi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Surat Nomor BU.500.11.14/36/DISHUB/2026, tertanggal 22 Oktober 2026, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTT atas nama Gubernur Nusa Tenggara Timur.
Surat tersebut ditujukan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia, cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, di Jakarta.
Substansi surat tersebut adalah dukungan Pemerintah Provinsi NTT terhadap usulan deviasi sementara trayek kapal perintis R-27 Pangkalan Kupang untuk menyinggahi Pulau Romang sebagai alternatif pelayanan transportasi laut selama KM Sabuk Nusantara 73 belum kembali beroperasi secara normal.
Anos menilai langkah Pemerintah Provinsi NTT tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian antardaerah dalam menjawab persoalan pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat yang mendiami pulau-pulau kecil dan wilayah terluar.
“Ini merupakan contoh yang sangat baik tentang bagaimana pemerintah daerah dapat membangun kerja sama dan kepedulian melampaui batas administratif.
Masyarakat Pulau Roma adalah masyarakat Provinsi Maluku, tetapi Bapak Gubernur NTT menunjukkan bahwa kepentingan kemanusiaan dan pelayanan masyarakat harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
SURAT GUBERNUR NTT TELAH DITERUSKAN KEPADA PIMPINAN KOMISI V DPR RI DAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Setelah menerima surat dukungan resmi tersebut, Anos mengaku langsung melakukan langkah tindak lanjut dengan meneruskan surat dimaksud kepada sejumlah pejabat dan lembaga terkait di tingkat pusat.
Surat tersebut telah disampaikan kepada:
- Ketua Komisi V DPR RI, untuk mendapatkan perhatian dan dukungan sesuai fungsi serta kewenangan Komisi V DPR RI.
- Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, guna memperoleh perhatian dan tindak lanjut sesuai kewenangan.
- Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Dirlala) Ditjen Perhubungan Laut, untuk mendapatkan pertimbangan dan tindak lanjut teknis terhadap usulan deviasi sementara trayek kapal perintis R-27.
Menurut Anos, langkah tersebut penting agar dukungan Pemerintah Provinsi NTT tidak berhenti pada penerbitan surat, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pengambilan keputusan oleh pemerintah pusat.
“Surat resmi dari Pemerintah Provinsi NTT sudah beta teruskan kepada Ketua Komisi V DPR RI, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, dan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.
Beta berharap dukungan tersebut segera memperoleh perhatian dan keputusan sesuai kewenangan pemerintah pusat,” jelasnya.
Anos menegaskan bahwa hingga saat ini perjuangan tersebut masih berada pada tahapan koordinasi dan pengusulan.
Dengan demikian, keputusan mengenai persetujuan deviasi sementara trayek kapal perintis R-27 masih menjadi kewenangan instansi terkait di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
TRANSPORTASI LAUT MERUPAKAN URAT NADI KEHIDUPAN MASYARAKAT KEPULAUAN
Lebih lanjut, Anos mengingatkan bahwa pelayanan transportasi laut memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat kepulauan, terutama di Kabupaten Maluku Barat Daya.
Bagi masyarakat Pulau Roma, keberadaan kapal perintis bukan semata-mata sarana perjalanan antarpulau, tetapi juga menjadi penghubung utama untuk mengakses pelayanan kesehatan, pendidikan, perdagangan, distribusi bahan kebutuhan pokok, dan berbagai aktivitas sosial ekonomi masyarakat.
Karena itu, gangguan pelayanan kapal perintis dalam jangka waktu yang panjang berpotensi menimbulkan kesulitan bagi masyarakat, khususnya yang membutuhkan perjalanan mendesak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Katong yang hidup di wilayah kepulauan sangat memahami betapa pentingnya kehadiran kapal.
Ketika kapal tidak masuk, masyarakat menghadapi kesulitan.
Orang sakit membutuhkan transportasi, anak-anak membutuhkan akses pendidikan, pedagang membutuhkan distribusi barang, dan masyarakat membutuhkan kepastian pelayanan,” ujarnya.
Anos berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat Pulau Roma dalam mengambil keputusan terhadap usulan deviasi sementara tersebut.
APRESIASI KEPADA GUBERNUR NTT, SEKDA NTT, KSOP KUPANG, DAN JOHN RUMATORA
Selain menyampaikan terima kasih kepada Gubernur NTT, Anos juga memberikan apresiasi kepada Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Kepala KSOP Kupang, serta John Rumatora atas perhatian, komunikasi, dan dukungan yang diberikan dalam memperjuangkan solusi transportasi laut bagi masyarakat Pulau Roma.
Menurutnya, dukungan berbagai pihak tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pelayanan transportasi laut di wilayah kepulauan membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, instansi teknis perhubungan, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Secara khusus beta menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur NTT, Bapak Sekda NTT, Bapak Kepala KSOP Kupang, dan Bapak John Rumatora.
Kepedulian dan dukungan yang diberikan sangat berarti bagi perjuangan menghadirkan kembali kepastian pelayanan transportasi laut untuk basudara di Pulau Roma” katanya.
ANOS YERMIAS: PERJUANGAN INI BUKAN UNTUK MENCARI PENGAKUAN, TETAPI UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT
Menutup keterangannya, Anos menegaskan bahwa perjuangan memperjuangkan transportasi laut masyarakat Pulau Roma merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan politiknya sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya.
Dirinya menegaskan bahwa upaya tersebut tidak dimaksudkan untuk memperoleh pengakuan pribadi, melainkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan kepastian pelayanan transportasi laut.
“Beta tidak sedang memperjuangkan kepentingan pribadi atau mencari pengakuan dari siapa pun.
Beta hanya ingin memastikan bahwa basudara di Pulau Roma tidak dibiarkan terus menghadapi kesulitan transportasi laut tanpa adanya upaya mencari jalan keluar,” tegasnya.
Anos juga berharap sinergi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Provinsi Maluku, Kementerian Perhubungan RI, dan seluruh pihak terkait dapat semakin diperkuat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kepulauan.
“Perjuangan ini belum selesai.
Surat dukungan sudah diterbitkan, koordinasi dengan pemerintah pusat sudah beta lakukan, dan sekarang katong berharap ada keputusan serta tindak lanjut nyata.
Sebab ukuran keberhasilan perjuangan ini bukan berapa banyak surat yang dikirim, tetapi apakah masyarakat Pulau Roma akhirnya memperoleh pelayanan transportasi laut yang mereka butuhkan,” pungkasnya.(DM-01)
