Cegah Penimbunan BBM, Komisi I, II, dan III Rakor dengan Pertamina & TNI-Polri

AMBON, DM.COM,-Kasus penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) kerap terjadi di Provinsi Maluku. Aparat penegak hukum sering menangkap pelaku penimbunan. Namun, masyarakat sering mengeluh terjadi kelangkaan BBM.

Untuk itu, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Johan Lewerissa memastikan, pekan depan, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi bersama sejumlah pihak guna mencegah penimbunan BBM, yang sering terjadi.

Rakor dengan pihak terkait lantaran Komisi yang membidangi sumber daya alam dan energi itu, selama ini mendapatkan informasi dan keluhan dari masyarakat terkait  adanya perbuatan penimbunan BBM yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang berdampak pada kelangkaan harga BBM yang melambung tinggi dibeberapa daerah.

“Kita akan gelar rapat gabungan komisi I, II, dan III dengan Pertamina, Polda, TNI AL dan Disperindag guna menanyakan kelangkaan BBM dan temuan penimbunan BBM di beberapa daerah,”kata Lewerissa kepada wartawan di kantor DPRD Provinsi Maluku,  Kamis (6/10/2022).

Politisi senior Partai Gerindra mengaku, Komisi II sangat berkepentingan untuk memastikan penyaluran BBM dan minta sesuai dengan kebutuhan dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan, sehingga jika ada penimbunan maka harus dilakukan langkah tegas.

Pelaku kejahatan penimbunan BBM, kata Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Ambon ini, harus mendapatkan efek jera dari pihak Kepolisian, sebab jika tidak maka perbuatan tidak terpuji itu terus dilakukan dan mengorbankan masyarakat kecil yang terbebani dengan kenaikan harga BBM.

Apalagi, ingat dia, kuota BBM untuk triwulan ke empat ini mengalami pengurangan akibat dari telah diambilnya kuota pada triwulan satu hingga triwulan ketiga, sehingga mau tidak mau dengan kuota yang terbatas ini harus dikelola dengan baik.

Diakuinya, kenaikan BBM sangat terasa bagi masyarakat kecil, bahkan subsidi yang digelontorkan oleh pemerintah juga seringkali dinikmati oleh kelas menengah keatas dan tidak pernah dinikmati masyarakat bawah.

“Namun, jika disubsidi terus-menerus diberikan akan berpengaruh terhadap APBN yang tidak akan sehat dan pasti terjadi inflasi ketika daya beli masyarakat akan berkurang sebagai akibat kenaikan harga bahan pokok.
Bahkan, dampak dari kenaikan harga BBM akan mengakibatkan pengangguran yang cukup tinggi karena perusahaan besar yang produksinya menggunakan bahan bakar minyak dan bila kenyataan ini terjadi akan menimbulkan kemiskinan yang lebih dalam juga,”paparnya.

Untuk itu, tambah dia, memacu daya beli masyarakat Pemerintah menggantikan subsidi dengan banyak langsung tunai, tetapi harus membutuhkan pengawasan yang ketat oleh semua pihak bukan saja Pemerintah, jangan sampai tidak tepat sasaran.(DM-01)