Pemkab MBD Gelar FGD Siaga TPPO, Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Cegah TPPO

AMB0N,DM.COM,– Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) implementasi aksi perubahan Siaga TPPO MBD atau Sistem Informasi dan Aksi Gabungan untuk Antisipasi Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kamis (29/10/2026), di Ruang Rapat Kantor Bupati MBD.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam mencegah serta mengantisipasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO), terutama di wilayah MBD yang memiliki karakteristik geografis kepulauan dan berbatasan dengan negara lain.

FGD dibuka oleh Sekretaris Daerah MBD, Eduard J. S. Davidz, S.T., M.Eng., yang hadir mewakili Bupati MBD karena agenda kedinasan lainnya.

Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa Siaga TPPO MBD merupakan inovasi untuk memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam menghadapi potensi perdagangan orang serta mengantisipasi masuknya warga negara asing melalui jalur tidak resmi.

Menurutnya, kondisi geografis kepulauan dengan banyak pintu masuk menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan dan pencegahan dini. Ia mencontohkan penanganan delapan warga negara asing (WNA) asal Tiongkok yang masuk melalui jalur tidak resmi sebagai salah satu kasus yang menunjukkan pentingnya koordinasi lintas sektor, khususnya antara unsur TNI dan Polri.

“Melalui diskusi ini, kami berharap ada masukan mengenai langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan, baik TNI, Polri maupun instansi terkait lainnya, sehingga upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi TPPO dapat dilakukan secara optimal,” ungkap Sekda.

Ia menambahkan, pencegahan TPPO membutuhkan kerja sama terpadu, pertukaran informasi, dan langkah antisipatif karena modus kejahatan tersebut semakin kompleks. Peluang pengembangan hubungan dagang antara Maluku dan Timor-Leste juga perlu diiringi kesiapan lintas sektor agar peningkatan mobilitas orang dan barang tidak dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan orang.

Sementara itu, perwakilan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Saumlaki, Irfan, menyampaikan dukungan terhadap program Siaga TPPO MBD. Ia menjelaskan bahwa Kantor Imigrasi memiliki Pos Imigrasi di Kabupaten MBD, termasuk petugas yang bertugas di Pos Moa. Pihaknya akan menyampaikan program tersebut kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dan tindak lanjut dukungan pelaksanaan.

Pada kesempatan yang sama, peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (Proper) PIM II yang juga menjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten MBD, Arestoules J. Ezauw, S.Pi., M.Si., memaparkan gagasan aksi perubahan yang berfokus pada penguatan koordinasi, komunikasi, dan integrasi peran para pemangku kepentingan.

Ia menjelaskan bahwa penanganan TPPO memerlukan pola kerja terpadu, terutama dalam memperkuat koordinasi dan pertukaran data antarlembaga. Melalui Siaga TPPO MBD, potensi dan sumber daya pemerintah daerah bersama instansi terkait diharapkan dapat disinergikan tanpa mengambil alih tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga.

Selain integrasi informasi, edukasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan dan eksploitasi yang berpotensi mengarah pada TPPO.

Melalui FGD ini, Pemkab MBD berharap terbangun kesamaan pemahaman dan komitmen bersama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, imigrasi, dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut diharapkan memperkuat deteksi dini, pertukaran informasi, serta pencegahan dan penanganan TPPO secara terpadu di Kabupaten Maluku Barat Daya.(DM-04)